Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (16/3) memicu kontroversi usai menyatakan ingin “mengambil alih Kuba”. Pernyataan itu muncul di tengah krisis ekonomi dan energi yang sedang melanda negara tersebut.
Ucapan Trump tentang Kuba juga disampaikan saat hubungan AS-Kuba masih tegang. Padahal, kedua negara sedang membuka pembicaraan untuk memperbaiki relasi yang telah 70 tahun memburuk.
Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump secara terbuka menyampaikan ambisinya.
“Saya pikir saya akan mendapat kehormatan untuk mengambil Kuba. Itu kehormatan besar,” kata Trump, sebagaimana dilansir Reuters.
Ia bahkan menegaskan bisa bertindak sesuka hati terhadap negara tersebut.
“Saya bisa melakukan apa pun yang saya inginkan dengan itu,” lanjutnya.
Setelah pernyataan Trump, laporan The New York Times mengungkap bahwa Washington menjadikan lengsernya Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel sebagai salah satu target utama dalam pembicaraan bilateral.
Sumber yang mengetahui negosiasi menyebut, pihak AS telah memberi sinyal agar Diaz-Canel mundur. Namun, keputusan dan langkah selanjutnya diserahkan ke pihak Kuba.
Bagi Havana, tuntutan tersebut sulit diterima. Pemerintah Kuba selama ini menolak keras campur tangan asing dan menganggapnya sebagai hal terlarang dalam setiap perundingan.
Diaz-Canel pun menegaskan dialog harus berlangsung setara. Pada Jumat (14/3), kepada Reuters ia menyebut pembicaraan dengan AS harus menghormati kedaulatan dan sistem politik masing-masing negara.
Di sisi lain, tekanan Washington terus meningkat. Setelah menjatuhkan Nicolas Maduro pada akhir Januari lalu, AS menghentikan pasokan minyak Venezuela ke Kuba dan mengancam sanksi bagi negara lain yang memasok energi ke pulau tersebut.
Dampaknya mulai terasa. Kuba mengaku sudah tiga bulan tanpa kiriman minyak, memicu krisis energi hingga pemadaman listrik berkepanjangan dan melumpuhkan aktivitas ekonomi.
Bahkan, AFP melaporkan jaringan listrik nasional pada Senin (16/3) sempat kolaps dan membuat 10 juta warga kehilangan akses listrik.
Di tengah situasi itu, Trump juga memberi sinyal prioritas kebijakan luar negerinya.
“Kami sedang berbicara dengan Kuba, tapi kami akan menyelesaikan Iran dulu sebelum Kuba,” ujar Trump kepada wartawan, di atas pesawat Air Force One pada Minggu (15/3)
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Gedung Putih soal dasar hukum jika intervensi benar dilakukan. Pemerintah Kuba pun belum merespons pernyataan tersebut.
