Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah belum akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah gejolak yang dipicu perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
Hal ini disampaikan Purbaya usai rapat bersama dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Senin (16/3/2026).
"Belum, kami enggak akan menaikkan harga BBM," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Purbaya tidak memerinci lebih lanjut sampai kapan APBN akan mampu meredam dampak kenaikan harga minyak terhadap BBM bersubsidi seperti Pertalite. Apalagi, saat ini kenaikan harga minyak dunia masih fluktuatif.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengeklaim bahwa Indonesia pun masih akan selamat apabila harga minyak sempat menyentuh level US$150 per dolar AS. Sebab, dia meyakini harga minyak yang naik terlampau tinggi akan turun sendirinya akibat dampaknya ke resesi.
Dia mencontohkan pada 2013 lalu, harga minyak sempat menyentuh level US$150 per dolar AS kemudian turun lagi cukup dalam.
Sejalan dengan itu, pemerintah disebut masih mempersiapkan berbagai skenario dampak perang baik terhadap fluktuasi harga minyak maupun nilai tukar. Dari sisi fiskal, dia memastikan bakal melakukan penyesuaian belanja apabila harga minyak sudah sampai ke level tertentu.
"Kami sekarang menyiapkan dalam pengertian gini. Kalau itu terjadi, kami akan gerak cepat supaya dampak ke ekonominya minimal," pungkasnya.
Untuk diketahui, harga minyak dunia pernah menyentuh level tinggi di atas US$100 per barel pada 2022 lalu saat invasi Rusia ke Ukraina.
Sebelumnya pada sidang kabinet paripurna, Jumat (13/3/2026), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut skenario dampak perang telah disiapkan pemerintah.
Hasilnya, dalam semua skenario baik optimistis hingga terburuk, defisit APBN sulit untuk bisa di bawah 3%. Dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB. Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.
"Jadi artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan," kata Airlangga di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Adapun beberapa pimpinan kementerian/lembaga yang ikut pada rapat di Kemenko Perekonomian itu di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Sekjen Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.
