JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan, bahwa pemerintah saat ini tengah mengkaji secara detail rencana pemotongan gaji pejabat negara, mulai dari menteri hingga anggota DPR RI.
Kajian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang mendorong langkah penghematan, menyusul dampak perang di Timur Tengah.
"Sedang kami detailkan kajiannya," ungkap Prasetyo usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Prasetyo menjelaskan, pemerintah tidak hanya mengkaji pemotongan gaji, tetapi juga mendorong berbagai langkah efisiensi lain di lingkungan kementerian dan lembaga.
Lebih lanjut, ia menegaskan pasokan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), di Indonesia masih relatif aman. Pemerintah bersama kementerian terkait dan Pertamina memastikan ketersediaan stok tetap terjaga melalui sistem cadangan dan pengisian ulang berkelanjutan.
“Dari sisi pasokan BBM, kita tidak perlu khawatir karena stok aman. Mekanisme cadangan itu bersifat dinamis, ketika berkurang akan segera diisi kembali,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah menjadikan situasi global saat ini sebagai momentum untuk meningkatkan efisiensi.
“Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih mengefisienkan penggunaan anggaran,” tambahnya.
Terkait arahan penghematan dari Presiden, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi contoh dalam melakukan efisiensi, termasuk dalam penggunaan energi dan operasional.
“Imbauan Bapak Presiden harus dimaknai sebagai dorongan bagi kita semua, dimulai dari pemerintah, kementerian, dan lembaga. Banyak langkah yang bisa dilakukan, seperti migrasi ke transportasi publik serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas,” pungkasnya.
Original Article
