JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tengah mendalami rencana pemotongan gaji anggota kabinet dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari langkah efisiensi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah ini akan diambil sebagai bagian dari strategi realokasi anggaran untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, kajian mendalam sedang dilakukan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, pekan lalu. Wacana pemotongan gaji ini muncul sebagai simbol komitmen pemerintah dalam mengefisiensikan pengeluaran negara di tengah tekanan fiskal.
”Sedang kami detailkan kajiannya,” ujar Prasetyo seusai Rapat Koordinasi Pengawakan Program Prioritas Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Belanja-belanja yang kurang produktif atau kurang berdampak direalokasi supaya program-program yang produktif, berdampak, dan bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat diutamakan.
Menurut Prasetyo, upaya efisiensi sebenarnya telah dilakukan pemerintah melalui penyisiran rutin terhadap mata anggaran yang dinilai kurang produktif. Fokus utama penyisiran tersebut meliputi biaya perjalanan dinas serta perjalanan ke luar negeri yang kini izinnya diperketat. Selain itu, pemerintah juga mulai menunda proyek-proyek fisik yang dianggap tidak mengganggu kinerja inti kementerian, seperti pembangunan gedung kantor.
”Kita sisir ulang mana yang kurang produktif atau bisa ditunda. Misalnya pembangunan gedung, itu kami tunda dulu. Itu termasuk di tempat saya (Kemensetneg),” ucap Prasetyo.
Prasetyo menegaskan, penyisiran ini bukan berarti memangkas anggaran untuk pelayanan publik esensial, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemangkasan anggaran juga tidak dilakukan kepada program-program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ataupun Sekolah Rakyat karena berdampak langsung pada rakyat.
”Kami, kan, justru lebih memilih untuk mengurangi belanja-belanja yang menurut kami kurang produktif atau kurang berdampak. Nah, itu, kan, yang kemudian kami realokasi supaya program-program yang produktif, program-program yang berdampak, program-program yang bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, justru itu yang harus diutamakan,” tutur Prasetyo.
Di sisi lain, kata Prasetyo, pemerintah juga mendorong efisiensi di sektor energi. Meskipun Kementerian ESDM dan Pertamina menyatakan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dinyatakan dalam posisi aman, pemerintah tetap mengimbau adanya perubahan perilaku konsumsi di lingkup birokrasi. Presiden mengimbau kementerian dan lembaga untuk mulai membatasi penggunaan kendaraan dinas plat merah dan mendorong migrasi pejabat serta pegawai pemerintah ke transportasi publik.
”Mari kita maknai imbauan Bapak Presiden sebagai kepala negara untuk memulai efisiensi ini dari unsur pemerintah. Banyak yang bisa dilakukan, misalnya, membatasi pemakaian kendaraan dinas,” ujar Prasetyo.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan agar rencana efisiensi belanja negara, termasuk terkait pemotongan gaji, harus didasarkan pada kajian teknis yang mendalam. Pemerintah juga harus mengantisipasi efek turunan dari kebijakan tersebut terhadap integritas birokrasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa langkah efisiensi tidak justru berdampak negatif pada capaian kinerja penyelenggara negara.
"Jangan sampai efisiensi di pos gaji yang tidak dikaji secara matang justru memunculkan efek turunan, misalnya menurunnya kinerja atau meningkatnya potensi korupsi. Namun pada akhirnya, kami sebagai anggota DPR memiliki prinsip yang sama dengan Presiden, yakni kepentingan rakyat adalah yang utama," ujar Sahroni.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi XI DPR Sarmuji menilai, pemotongan gaji pejabat merupakan pesan simbolik yang kuat bahwa penyelenggara negara peka terhadap beban hidup masyarakat. Ia pun menegaskan kesiapan anggota dewan untuk melakukan penyesuaian jika hal itu menjadi kebutuhan mendesak negara.
"Jika negara membutuhkan, kami siap dipotong gaji. Ini adalah sebuah ikhtiar simbolik bahwa kita peka terhadap keadaan dan siap menyesuaikan diri," kata Sarmuji.
Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus anggota Komisi XI DPR Hasanuddin Wahid mengatakan, FPKB mendukung penuh langkah pemotongan gaji di semua tingkatan, baik eksekutif maupun legislatif. Dukungan terhadap wacana kebijakan tersebut merupakan bentuk pengabdian total kepada negara, terutama dalam menghadapi dampak ketidakpastian geopolitik global.
Ia meyakini, pemerintah tengah bekerja keras agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan rakyat. Kebijakan yang akan dilakukan juga diyakini telah melalui berbagai pertimbangan sehingga tidak membebani rakyat.
"Untuk negara, apa yang tidak kita berikan dan dukung. PKB dengan suka cita mendukung penuh kebijakan Presiden, baik itu berupa pemotongan gaji pejabat eksekutif dan legislatif di semua tingkatan," tutur Hasanuddin.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, wacana yang dilemparkan Presiden untuk mengatasi kekurangan anggaran akibat krisis global tersebut nampak tidak realistis di tengah situasi maraknya korupsi saat ini. Pemotongan gaji pejabat justru berisiko memicu praktik perburuan pendapatan ilegal dari pos-pos program pemerintah yang memiliki anggaran fantastis.
"Dalam kondisi gaji normal saja korupsi masih marak terjadi, apalagi jika gaji mereka dipotong. Mereka sangat mungkin mencari sumber pendapatan ilegal untuk menutup kekurangan itu. Jadi, berisiko memotong gaji pejabat yang masih 'doyan' korupsi di negara kita ini," ujar Lucius.
Selain masalah integritas, Lucius memandang wacana ini tidak konsisten dengan kebijakan tata kelola pemerintahan yang cenderung boros sejak awal. Ia menyoroti gemuknya birokrasi dengan penambahan jumlah kementerian, wakil menteri, hingga lembaga baru yang seringkali memiliki fungsi tumpang tindih.
"Niat memotong gaji itu nampak seperti jargon populis saja ketika pemborosan sesungguhnya justru terjadi melalui birokrasi yang terlampau gemuk. Kalau mau benar-benar mendapatkan penghematan besar, yang harus dipotong adalah tunjangan mereka yang jumlahnya fantastis, bukan gaji pokok yang nilainya tergolong receh bagi pejabat," tambah Lucius.
Ia menyarankan agar Presiden melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan akuntabilitas program-program ambisius, termasuk MBG, daripada sekadar memotong gaji. Evaluasi tersebut dianggap lebih mampu menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan untuk mengantisipasi krisis.
