Anggota Komisi II DPR Ujang Bey minta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) secara jelas dan terukur apabila rencana tersebut benar-benar diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Permintaan tersebut disampaikan Bey menanggapi usulan sejumlah pihak agar ASN bekerja dari rumah sebagai upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah potensi dampak ekonomi akibat konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Usulan WFH salah satunya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
"Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur,” kata Bey, Senin (16/3/2026).
Politisi dari Partai NasDem itu mengatakan dirinya mengapresiasi wacana kebijakan WFH jika ditujukan untuk menekan konsumsi BBM. Menurutnya, kebijakan tersebut juga bertepatan dengan momentum libur panjang yang akan datang.
"Saya mengapresiasi usulan tersebut dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi juga kita akan menghadapi libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi,” ujarnya.
Meski demikian, Bey menilai pemerintah perlu melakukan perhitungan secara detail mengenai potensi penghematan BBM dari kebijakan tersebut.
Ia juga mengingatkan agar penerapan WFH tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun sebagian aparatur bekerja dari rumah.
Selain itu, Bey menilai pemerintah perlu menentukan secara spesifik instansi atau kementerian mana saja yang dapat menerapkan kebijakan WFH. Hal ini mengingat jumlah pegawai negeri sipil di Indonesia sangat besar dan tersebar di berbagai lembaga.
"Karena instansi dan kementerian kan banyak, ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi atau kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan. Mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat," kata Bey.
