Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) memberhentikan sementara 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah/2026 karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai anggaran dan standar kualitas.
Penutupan Dipicu Pelanggaran Menu dan StandarKepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penutupan dilakukan setelah ditemukan penyajian menu yang tidak sesuai dengan pagu anggaran maupun kualitas yang ditetapkan.
"Minimal ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai di dalam memberikan menu, baik itu menu minimalis maupun menu yang kurang baik, itu yang selama Ramadhan ini kita tutup dulu sementara," ungkapnya.
Ia menjelaskan dari lebih dari 25.000 SPPG yang beroperasi, hanya sebagian kecil yang bermasalah namun menjadi viral di media sosial.
Dadan menyebut kelompok tersebut sebagai vocal minority yang ramai diperbincangkan, sementara mayoritas lainnya merupakan silent majority yang telah bekerja sesuai ketentuan.
Selain persoalan menu, penutupan juga dilakukan terhadap SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
SPPG yang belum memiliki SLHS disebut lebih banyak jumlahnya dan tetap ditutup sementara hingga memenuhi standar operasional yang berlaku.
Pembinaan Diutamakan, Sanksi Bertahap DiterapkanBGN menyatakan penutupan dilakukan melalui mekanisme bertahap yang dimulai dari surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, hingga penutupan sementara.
Setelah penutupan sementara, SPPG diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang ditemukan.
Jika pelanggaran kembali terjadi, SPPG berpotensi menghadapi penutupan permanen sesuai ketentuan.
BGN juga belum menghitung total kerugian dari kasus tersebut, namun langkah penutupan tetap dilakukan sebagai bentuk pengawasan program.
Dadan menegaskan bahwa saat ini pendekatan pembinaan masih diutamakan bagi SPPG yang melanggar petunjuk teknis maupun standar operasional prosedur.
"Kalau memang ada penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran dan dibuktikan secara hukum, tidak tertutup kemungkinan, tetapi untuk sementara ini kita lebih banyak ke arah pembinaan agar seluruh yang terlibat ini bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja seoptimal mungkin, bekerja seefektif mungkin, menggunakan rupiah yang diterima dan dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya," ujarnya.
