JAKARTA, DISWAY.ID - Analis kebijakan publik dari Semar Institut, Tunjung Budi Utomo, melontarkan peringatan keras terkait dugaan masuknya aliran dana asing yang berpotensi digunakan untuk memengaruhi dinamika politik dalam negeri.
Ia menegaskan, negara tidak boleh ragu apalagi lamban dalam mengusut persoalan ini, karena menyangkut langsung kedaulatan dan stabilitas nasional.
BACA JUGA:Sampaikan Selamat Hari Suci Nyepi 2026, Menag: Umat Hindu Sedang Berikan Jeda kepada Alam Semesta
BACA JUGA:Situasi Arus Mudik Terkini di Simpang BCP Kota Bekasi Mulai Landai, Kalimalang Kondusif
Menurut Tunjung, praktik intervensi asing melalui jalur pendanaan gelap bukanlah hal baru. Berbagai studi kebijakan, termasuk yang diulas oleh The Sunday Guardian, menunjukkan pola sistematis operasi regime change yang memanfaatkan jaringan pendanaan, operasi informasi, serta eksploitasi isu domestik untuk menggoyang legitimasi pemerintahan yang sah.
“Jika aparat Polri gagal membaca ini sebagai ancaman serius, maka kita sedang membuka pintu bagi intervensi asing untuk bermain lebih jauh di dalam negeri. Ini bukan lagi sekadar dugaan, tetapi alarm keras bagi negara,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 Maret 2026.
Ia menuntut aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk tidak berhenti pada pendekatan normatif, tetapi segera melakukan pembongkaran menyeluruh terhadap jaringan aliran dana asing yang mencurigakan—siapa pemberinya, siapa perantaranya, dan siapa penerimanya.
“Harus dibongkar sampai ke akar. Tidak boleh ada yang dilindungi. Siapa pun yang terlibat, baik itu individu, kelompok, atau jejaring tertentu, harus diproses secara hukum. Kalau tidak, publik berhak mempertanyakan keberanian negara,” ujar Tunjung.
BACA JUGA:H-3 Lebaran 2026, Menhub Resmi Berlakukan One Way Nasional dari Cikampek-Semarang
Lebih jauh, ia menyebut bahwa situasi ini menjadi ujian paling konkret bagi loyalitas dan profesionalitas Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran.
Menurutnya, publik tidak membutuhkan retorika, tetapi tindakan nyata yang menunjukkan bahwa Polri benar-benar berdiri di atas kepentingan negara, bukan di bawah bayang-bayang tekanan politik maupun kepentingan eksternal.
“Isu ini adalah titik uji. Apakah Polri benar-benar loyal kepada negara, atau justru membiarkan celah bagi kepentingan asing bermain melalui instrumen pendanaan dan penggiringan opini? Kapolri harus menjawab ini dengan tindakan, bukan sekadar pernyataan,” katanya.
Tunjung juga mengingatkan bahwa kegagalan mengusut tuntas aliran dana asing akan berdampak serius terhadap kepercayaan publik, bahkan berpotensi memperdalam fragmentasi sosial akibat berkembangnya kecurigaan antar kelompok.
“Kalau ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya penegakan hukum, tetapi kohesi sosial bangsa. Publik akan melihat negara lemah, dan itu berbahaya,” lanjutnya.
Ia secara tegas mendesak dilakukannya audit total terhadap seluruh aliran dana mencurigakan yang berkaitan dengan aktivitas politik, produksi narasi publik, hingga gerakan sosial yang tiba-tiba masif tanpa basis pendanaan yang jelas.
- 1
- 2
- »
