Matamata.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama untuk mengatasi angka backlog atau kesenjangan kebutuhan rumah di Indonesia. Menurutnya, penyelesaian persoalan hunian layak tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian.
"Penyelesaian persoalan perumahan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kementerian PKP tidak akan bisa bekerja sendiri menyelesaikan data backlog yang besar tanpa dukungan semua pihak," ujar Tito dalam Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Rumah Susun di Kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (18/3).
Tito mengapresiasi langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang dinilai progresif dalam membangun ekosistem kerja sama. Ia menekankan bahwa keterlibatan seluruh pihak menjadi faktor penentu dalam mempercepat penyediaan hunian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa kebijakan sektor perumahan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama pembangunan.
"Presiden menginginkan adanya keadilan. Perumahan adalah hal mendasar, bagian dari sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan hunian layak adalah bagian penting dari peningkatan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.
Namun, Tito mengakui tantangan di lapangan cukup kompleks, terutama menyangkut masalah perizinan di negara sebesar Indonesia. Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah telah menyiapkan kebijakan relaksasi untuk mempermudah pembangunan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Kami mengeluarkan peraturan bersama untuk menolkan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dari yang sebelumnya 5 persen NJOP. Selain itu, PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dinolkan untuk MBR agar prosesnya lebih cepat," jelas Tito.
Menutup keterangannya, Mendagri memastikan jajaran Kemendagri akan terus mendukung program percepatan perumahan melalui koordinasi ketat dengan pemerintah daerah.
"Sebagai mitra di kabinet, kami akan mendukung penuh setiap program positif untuk rakyat," pungkasnya. (Antara)
- Kasus Andrie Yunus KontraS, Anggota BAIS TNI Ditahan, DPR Minta Transparansi
