JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus diusut secara tuntas melalui mekanisme peradilan umum, bukan peradilan militer.
Dalam pernyataan resminya, koalisi mengecam keras tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh empat anggota TNI tersebut.
"Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar keempat tersangka dituntut secara pidana melalui sistem peradilan umum, agar bisa dijamin transparansi dan akuntabilitasnya," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Putra, mewakili Koalisi Sipil dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).
Mereka menilai, aksi tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan ancaman terhadap demokrasi.
Baca juga: TNI AL Dukung Proses Hukum Terkait Dugaan Anggotanya Jadi Pelaku di Kasus Andrie Yunus
Koalisi menegaskan, proses hukum melalui peradilan umum dinilai lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus.
“Koalisi Masyarakat Sipil mengutuk keras tindakan brutal penyiraman air keras yang dilakukan oleh 4 orang Anggota TNI kepada Pembela HAM, Andrie Yunus," ujar Ardi.
Koalisi juga menyoroti kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Mereka menilai, jika penanganan hanya dilakukan melalui peradilan militer, maka potensi keterlibatan pihak lain dalam rantai komando dikhawatirkan tidak akan terungkap.
Koalisi menyayangkan rencana penyelesaian kasus melalui jalur peradilan militer.
Mereka menilai, sistem tersebut kerap menimbulkan persoalan impunitas dan tidak sepenuhnya membuka ruang akuntabilitas publik.
Baca juga: Peradilan Umum untuk 4 Anggota TNI Tersangka Penyiraman Air Keras, Mungkinkah?
Menurut koalisi, penanganan di peradilan militer berpotensi membuat kasus berhenti pada pelaku lapangan tanpa mengungkap pihak yang diduga memberi perintah.
“Koalisi Masyarakat Sipil berkeyakinan, bahwa unsur sistematis dan pertanggungjawaban komando yang ada di balik kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunus ini potensial tidak akan terungkap bila diselesaikan melalui jalur peradilan militer," ujar dia.
Karena itu, mereka mendesak agar proses hukum dilakukan secara terbuka melalui peradilan pidana umum guna memastikan keadilan bagi korban.
Selain itu, koalisi juga meminta agar pimpinan institusi terkait tidak lepas tangan dalam penanganan kasus ini.
Mereka menilai, adanya dugaan keterlibatan anggota dalam suatu rangkaian tindakan kekerasan menunjukkan perlunya pertanggungjawaban komando.
