Teror Air Keras: Upaya Mematikan Nalar Rakyat

Dinding-dinding ruang diskusi di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat malam itu mungkin masih menyimpan gema suara Andrie Yunus. Sebagai Wakil Koordinator KontraS, Andrie baru saja menuntaskan satu lagi tugas intelektualnya. Ia membedah risiko remiliterisme dan urgensi judicial review UU TNI.

Sebuah aktivitas yang dalam dunia pendidikan kita sebut sebagai pedagogi publik, upaya mencerdaskan nalar warga atas kebijakan yang menyentuh urat nadi demokrasi. Namun, hanya beberapa menit setelah ia melangkah keluar, di kegelapan kawasan Salemba, nalar itu coba dihentikan dengan cara purba yang paling brutal.

Luka bakar 24% yang kini menjalar di wajah, mata, dan tubuh Andrie bukanlah sekadar rekam medis rumah sakit. Angka itu adalah indeks harga yang harus dibayar oleh seorang warga negara yang berani tetap terjaga ketika yang lain memilih pura-pura tidur.

Serangan pada Kamis malam—12 Maret 2026—itu mengirimkan pesan horor yang sangat terang benderang. Di negeri ini, argumen yang tajam tidak lagi dibalas dengan argumen yang lebih kuat, tetapi dengan cairan kimia yang dapat menghancurkan jaringan tubuh.

Sebagai seorang pendidik, saya melihat serangan terhadap Andrie Yunus bukan sekadar aksi kriminalitas jalanan. Ini adalah upaya nyata untuk mendikte publik melalui rasa takut. Di dalam ruang kelas, kita bersusah payah mengajarkan mahasiswa untuk berpikir skeptis, kritis, dan analitis.

Kita mendorong mereka menjadi manusia yang berintegritas dan memiliki keberanian moral. Namun, di luar gerbang kampus, justru realitas menyuguhkan pelajaran lain yang sangat kontras, bahwa bersikap kritis bisa berujung pada kekerasan fisik yang brutal.

Teror air keras memiliki karakteristik psikologis yang sangat jahat. Berbeda dengan senjata api yang bisa mematikan seketika, air keras dipilih untuk menciptakan penderitaan yang panjang dan meninggalkan tanda permanen di wajah. Tujuannya adalah de-humanisasi. Pelaku ingin dunia melihat bahwa "beginilah nasib orang yang terlalu vokal". Ini adalah upaya untuk menciptakan trauma kolektif di tengah masyarakat.

Ketika seorang aktivis sekaliber Andrie Yunus bisa diserang dengan begitu mudah di jantung ibu kota setelah berbicara di lembaga hukum yang sah, pesan yang sampai ke meja-meja diskusi mahasiswa adalah “diam itu aman, kritis itu cacat fisik.”

Jika negara gagal memberikan perlindungan dan keadilan dalam kasus ini, negara sedang membiarkan nalar rakyat dipadamkan secara paksa. Kita sedang menyaksikan upaya sistematis untuk membungkam publik secara brutal melalui intimidasi. Masyarakat dipaksa belajar bahwa berpartisipasi dalam diskursus demokrasi adalah aktivitas yang memiliki risiko nyawa. Jika ancaman ini dibiarkan tumbuh dan mengakar tanpa ada konsekuensi hukum bagi pelakunya, tamatlah riwayat keberanian berpendapat di negeri ini.

Lebih jauh lagi, serangan ini adalah upaya nyata untuk menanamkan benih kecemasan di ruang sipil. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan situasi di mana keberanian menjadi barang langka dan kesenyapan dipaksa menjadi norma baru. Teror air keras ini adalah bentuk sabotase terhadap nalar publik yang sedang tumbuh.

Mengapa nalar yang menjadi target? Karena nalar adalah benteng terakhir kedaulatan warga. Nalar rakyat yang sehat memungkinkan kita membedakan mana kebijakan yang benar-benar berpihak pada publik dan mana yang hanya melayani kepentingan oligarki atau kelompok tertentu.

Teror ini bekerja dengan memutus hubungan antara informasi kritis dan kesadaran masyarakat. Dengan membuat simbol-simbol kritis seperti Andrie yang menderita secara fisik, ada pesan jahat yang ingin disampaikan: bahwa publik sebaiknya menarik diri dari isu-isu besar karena merasa tidak berdaya.

Inilah yang diinginkan oleh para aktor anti-demokrasi, rakyat yang apatis, yang hanya peduli pada keselamatan diri masing-masing, dan kehilangan nyali untuk mempertanyakan kebijakan publik.

Kita sedang dipaksa masuk ke dalam ruang gelap di mana setiap suara kritis coba dibungkam bukan dengan perdebatan data, melainkan dengan ancaman fisik yang mengerikan. Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat bangsa.

Pendidikan yang kita bangun bertahun-tahun untuk mencetak warga negara yang cerdas, seketika coba diruntuhkan oleh dua orang di atas motor matic yang membawa botol cairan kimia. Ini bukan sekadar serangan personal pada Andrie, melainkan juga serangan terhadap hak setiap warga negara untuk tetap tahu dan tetap kritis atas apa yang sedang terjadi pada negaranya.

Kita tidak boleh lupa pada sejarah kelam penanganan kasus serupa di Indonesia. Kita punya memori kolektif yang pedih tentang kasus Novel Baswedan yang berlarut-larut, atau kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis dan aktivis lingkungan yang sering kali berhenti pada eksekutor lapangan yang dikorbankan, sementara dalang intelektualnya tetap menghirup udara bebas.

Budaya impunitas, kondisi di mana pelaku kejahatan merasa tidak akan tersentuh hukum adalah racun mematikan bagi ruang publik. Impunitas memberikan sinyal kepada para pelaku kekerasan bahwa mereka boleh terus melakukan teror asalkan sasarannya adalah orang-orang kritis. Jika dalam kasus Andrie Yunus ini Polri kembali gagal mengungkap aktor di balik layar, negara secara tidak langsung telah melegalkan air keras sebagai instrumen sensor baru.

Kegagalan mengungkap kasus ini akan menjadi noda hitam yang menunjukkan bahwa negara absen dalam melindungi akal sehatnya sendiri. Suara keadilan harus terus tumbuh di ruang publik, bukan karena kita tidak punya rasa takut, melainkan karena kita tahu bahwa diam di tengah kezaliman adalah bentuk pengkhianatan paling nyata terhadap nalar itu sendiri.

Teror air keras memang bisa membakar kulit dan merusak penglihatan fisik, tapi ia tidak akan pernah bisa melarutkan nalar keadilan yang sudah tertanam kuat di hati rakyat. Justru, dari luka-luka yang dialami Andrie Yunus, harus lahir sebuah gelombang solidaritas baru yang lebih radikal dalam menuntut kebenaran.

Kita menuntut negara—melalui aparat penegak hukumnya—untuk bekerja dengan transparan, tuntas, dan tanpa kompromi. Tidak hanya menangkap siapa yang menyiramkan cairan itu, tetapi juga siapa yang merancang skenario pengecut ini. Keadilan bagi Andrie adalah jaminan bahwa nalar kritis tidak akan pernah mati di negeri ini.

Bagi kita masyarakat sipil, akademisi, dan pendidik, kasus ini adalah alarm keras untuk merapatkan barisan. Kita harus memastikan bahwa suara-suara kritis tidak padam oleh rasa pedih. Ruang publik harus tetap bising dengan diskusi-diskusi yang mencerdaskan. Kita harus membuktikan kepada para teroris intelektual itu bahwa jika mereka mencoba memadamkan satu obor, ribuan obor lain akan menyala dengan api yang lebih besar.

Sebab, pada akhirnya, nalar rakyat yang merdeka adalah satu-satunya benteng yang tersisa untuk menjaga Indonesia dari kebangkitan tirani yang ingin berkuasa tanpa suara keberatan.