Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terus menuai perhatian publik. Setelah empat anggota TNI diamankan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, desakan agar pengusutan dilakukan secara menyeluruh pun menguat.
TB Hasanuddin Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan menilai langkah penahanan terhadap para terduga pelaku merupakan awal yang baik.
Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada pelaku lapangan.
“Langkah awal dari Puspom TNI patut diapresiasi, tetapi proses ini harus transparan dan menyeluruh. Tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan saja,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya Kamis (19/3/2026).
Ia menegaskan bahwa pengusutan kasus ini harus mengacu pada arahan Prabowo Subianto Presiden yang meminta agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kita mengacu pada Panglima Tertinggi, Prabowo Subianto Presiden, bahwa pelaku harus ditangkap dan diproses. Motif di balik tindakan ini juga harus diungkap, termasuk siapa yang memberi perintah,” tegasnya.
Menurut TB Hasanuddin, terdapat indikasi kuat bahwa aksi penyiraman tersebut tidak dilakukan secara spontan. Ia menduga adanya keterlibatan pihak lain yang berperan sebagai aktor intelektual di balik kejadian tersebut.
“Saya meyakini ini bukan inisiatif sendiri. Harus ditelusuri apakah ada perintah dari pihak tertentu. Jangan sampai prajurit di lapangan yang justru dikorbankan, sementara aktor intelektualnya tidak tersentuh hukum,” katanya.
Sebelumnya, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Yusri Nuryanto Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI mengungkapkan bahwa empat anggota TNI telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif.
“Sudah dilakukan pembuatan laporan polisi dan penahanan sementara terhadap empat orang yang diduga terlibat,” ujar Yusri dalam konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/3/2026).(faz)
