Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (19/3).
Dua menteri sektor ekonomi itu diminta menghadap Prabowo untuk mengikuti rapat terbatas mengenai langkah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga di tengah tekanan krisis global karena perang Iran.
Airlangga mengatakan dirinya dipanggil untuk melaporkan rencana lanjutan ihwal efisiensi anggaran di tubuh kementerian dan lembaga negara. “Kami baru bicara efisiensi kementerian dan lembaga,” kata Airlangga sebelum memasuki gerbang Istana.
Namun, ia enggan menguraikan lebih lanjut apakah kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga nantinya akan menyasar pada pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri, wakil menteri, maupun kepala badan lainnya. “Nanti kita lihat,” ujar Airlangga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dirinya dipanggil presiden untuk melaporkan langkah antisipasi terhadap kondisi fiskal ke depan. Saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian besaran subsidi serta proyeksi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya mengatakan pemerintah sempat meminta masing-masing kementerian dan lembaga untuk melakukan pemangkasan anggaran secara mandiri. Namun, pendekatan tersebut dinilai tidak efektif karena sejumlah kementerian justru tidak melakukan pengurangan sebagaimana diharapkan.
“Mereka (kementerian) kalau disuruh begitu, tidak mau memotong, mereka naikin semua. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa,” kata Purbaya.
Purbaya menyatakan dirinya mendukung wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Ia menilai besaran gaji pejabat saat ini sudah cukup tinggi sehingga penyesuaian dinilai sebagai langkah progresif dalam mendukung penghematan fiskal. “Setuju itu kan bagus, gajinya sudah kegedean,” ujarnya.
Meski begitu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan 2020-2025 itu menyatakan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan angka pasti terkait besaran nominal pemangkasan gaji pejabat tinggi negara.
Purbaya menjelaskan pemerintah sebelumnya telah meminta kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi pos anggaran yang dapat ditunda sementara. Langkah tersebut difokuskan pada pengeluaran yang dinilai tidak mendesak, seperti kegiatan rapat yang tidak memiliki urgensi.
“Tadinya kita minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara,” ujar Purbaya.
Istana Kepresidenan sebelumnya tengah menyusun kajian terkait rencana pemotongan gaji pejabat Kabinet Merah Putih dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah tekanan krisis global karena perang Iran. Langkah ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran untuk menjaga defisit tetap berada pada batas maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB).
“(Pemotongan gaji) sedang kami detailkan kajiannya,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan setelah mengikuti mengikuti Rapat Koordinasi Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Selasa (17/3).
