Pemerintah bakal menerapkan kebijakan work from home (WFH) demi efisiensi anggaran imbas konflik Timur Tengah. WFH diberlakukan satu dalam seminggu.
"Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Airlangga mengatakan teknis WFH akan dikaji lebih lanjut. Tidak hanya untuk ASN, Airlangga berharap perusahaan swasta juga menerapkan kebijakan tersebut.
"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda," ujarnya.
"Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," lanjutnya.
Airlangga mengatakan kebijakan WFH akan diberlakukan pasca Lebaran. Namun ia belum menyebutkan rinci kapan waktu pelaksanaannya.
"Pasca-Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," ujarnya.
Sebelumnya, usul WFH ini telah disampaikan Prabowo sebagai respons dari dampak konflik di wilayah Timur Tengah. Prabowo berkaca dari Pakistan yang memotong waktu kerja menjadi empat hari.
"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah, maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian, hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," katanya saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Tak hanya itu, Prabowo juga berbicara soal pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen seperti Pakistan.
"Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskab ada slide untuk memberi tahu, berapa langkah. Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan," kata Prabowo seraya menampilkan paparan grafis tentang langkah-langkah pemerintah Pakistan dalam situasi krisis.
(eva/imk)
