Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mendorong percepatan kajian elektrifikasi di berbagai sektor sebagai upaya menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut, langkah ini berpotensi menghasilkan penghematan hingga puluhan triliun rupiah.
Hal tersebut disampaikan Brian usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).
“Iya kita diminta mengkaji ya intinya. Karena kita memiliki banyak kampus, pakar-pakar, guru besar, itu kita diminta mengkaji bagaimana kemungkinan-kemungkinan untuk bisa dilakukan efisiensi ya, penghematan,” katanya kepada wartawan.
Dia mengatakan bahwa karena harga bahan bakar masih tinggi, pemerintah tidak boleh lengah. Presiden meminta perguruan tinggi untuk melakukan kajian cepat untuk mencari alternatif penghematan BBM, termasuk solar, bensin, dan gas LPG. Tujuan kajian ini adalah untuk mengatasi krisis dengan segera dan mencari strategi implementasi yang efektif.
“Perguruan tinggi diminta untuk melakukan kajian, penelitian, sehingga bagaimana strategi implementasi itu bisa dilakukan segera, karena kan ini krisis juga datangnya segera ya,” ucapnya.
Baca Juga
- Cadangan BBM RI Capai 28 Hari, ESDM Pastikan Pasokan Aman Jelang Lebaran
- Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi, Bahlil Klaim APBN Masih Kuat
- Heboh Akses BBM Sulit di Sejumlah Wilayah, Ini Langkah Pertamina
Brian menjelaskan bahwa fokus elektrifikasi mencakup kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan penggunaan kompor listrik di rumah tangga untuk mengurangi impor BBM.
Dia menyatakan bahwa implementasi motor listrik dan kendaraan cc rendah yang listrik dapat mengurangi impor BBM secara signifikan. Selain itu, pembangkit listrik yang masih menggunakan solar juga harus diganti dengan sumber energi terbarukan, seperti PLTS, karena harga solar yang tinggi dan dampak lingkungan yang kurang bagus.
Menurutnya, Prabowo meminta agar Indonesia tidak lagi menggunakan diesel (PLTD) dan beralih ke renewable energy.
“Presiden meminta agar Indonesia tidak lagi menggunakan diesel (PLTD) dan beralih ke renewable energy,” ujarnya.
Selain itu, kompor listrik juga menjadi bagian dari kajian yang tengah dipercepat oleh perguruan tinggi.
“Iya, kompor listrik termasuk yang diminta kita mengkaji. Jadi kendaraan listrik, kemudian pembangkit listrik yang berasal dari diesel, solar. Dan yang ketiga adalah kompor listrik. Semua ini kami diminta mengkaji ya tentu implementasi ada kementerian teknis lain, tapi kami di kementerian dikti diminta mengkaji dengan cepat supaya strategi implementasinya berjalan dengan baik,” tuturnya.
Dia menambahkan, kajian tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, berdasarkan keahlian para akademisinya.
“April lah,” katanya singkat.
Terkait potensi penghematan, Brian mengungkapkan angka yang cukup signifikan, khususnya dari sektor pembangkit listrik berbasis diesel. Pemerintah berharap hasil kajian ini dapat menjadi dasar kebijakan strategis untuk mempercepat transisi energi sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan harga minyak global.
“Wah, itu mungkin belum sampai sana ya. Tetapi kan mungkin orde-nya puluhan sampai seperti kemarin Pak Menteri ESDM menyampaikan untuk diesel-diesel kalau ini diganti semua, dihentikan, ini paling tidak dari penghematan harga BBM-nya saja, solarnya saja, itu sudah mencapai Rp 25 Triliun. Belum lagi kalau motor listrik dan kompor listrik ini diganti, itu juga sangat besar,” pungkas Brian.
