Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026), yang menitikberatkan pada penguatan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.
“Arahan Bapak Presiden, yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen, dan sesuai dengan arahan pada saat sidang Kabinet paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L, dan dengan efisiensi berbagai K/L itu, defisit 3% bisa dijaga,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti dampak kenaikan harga energi terhadap perekonomian. Airlangga menyebut Presiden meminta peningkatan produksi batu bara untuk menjaga stabilitas harga.
“Kemudian yang kedua, itu yang terkait dengan kenaikan harga BBM dan juga ikutannya terhadap harga-harga komoditas, maka tadi Bapak Presiden juga meminta agar volume produksi batubara bisa ditingkatkan, artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB,” katanya.
Lebih lanjut, dia menambahkan pemerintah juga akan mengkaji kebijakan pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara.
Airlangga menjelaskan bahwa tambahan harga batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, sehingga pendapatan pemerintah diharapkan meningkat dengan adanya kebijakan tersebut.
Baca Juga
- Ekonom Ramai Perkirakan Gejolak Perang Bisa Picu Defisit APBN Tembus 3%
- Investor Asing Lepas SBN Rp11,6 Triliun Pekan Kedua Maret 2026, Dipicu Kekhawatiran Pelebaran Defisit
- Tunggu Instruksi Prabowo, Purbaya Sebut Perppu Defisit APBN Belum Diperlukan
“Kemudian juga berikut untuk terkait dengan adanya tambahan daripada harga, maka terhadap batubara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, sehingga nanti batubara bisa di, besarnya nanti dikaji oleh tim, dimana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya win for profit, itu juga akan ada pendapatan pemerintah yang ikut meningkat,” jelasnya.
Di sektor energi, kata Airlangga, Presiden juga mengarahkan percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) seiring tingginya harga minyak dunia.
“Kemudian yang berikut terkait dengan pembangkit listrik tenaga diesel, karena sekarang dengan harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversi menjadi pembangkit listrik tenaga solar, dan diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pada PLTD tersebut,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja guna meningkatkan efisiensi di tengah tekanan biaya energi.
“Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi dalam waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home, dalam satu hari, dalam lima hari kerja,” kata Airlangga.
Dia menambahkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
“Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda. Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” pungkasnya.
