jpnn.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian mendorong percepatan relokasi pengungsi.
Tito mengaku pihaknya telah mengosongkan semua tenda Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
BACA JUGA: Mengharukan, Cerita Pekerja Kilang Pertamina Kawal Satgas Ramadan & Idulfitri 2026
Kemudian, untuk Aceh sekitar 99,97 persen pengungsi telah meninggalkan tenda dan beralih ke hunian yang lebih layak.
Tito menekankan seluruh pengungsi ditargetkan telah direlokasi sebelum Idulfitri 2026 baik ke hunian sementara (huntara) maupun melalui skema dana tunggu hunian.
BACA JUGA: Satgas PKH Masih Menghitung Denda Terkait Penguasaan Ilegal oleh PT Mineral Trobos
"Jadi, kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk di bulan ketiga, bulan ketiga setelah akhir November, tidak elok kalau mereka masih di tenda," ujar Tito dalam keteranganngaya, Kamis (19/3).
Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 19 Maret, jumlah pengungsi yang masih berada di tenda mengalami penurunan signifikan dibandingkan data awal pada 2 Desember 2025.
Pada awalnya, total pengungsi bencana di wilayah Sumatra mencapai 2.178.269 kepala keluarga (KK).
Dari jumlah tersebut, di Sumatera Barat yang semula tercatat 16.164 KK kini telah mencapai nol pengungsi, disusul Sumatera Utara dari 53.523 KK yang juga telah menjadi nol.
Kemudian di Aceh, jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai 2.108.582 KK kini tersisa 465 KK.
Selanjutnya dari total rencana pembangunan 19.351 unit hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak, hingga saat ini sebanyak 15.915 unit telah selesai dibangun atau sekitar 81 persen dari target.
Di Sumatra Barat, pembangunan huntara telah mencapai 100 persen, diikuti Sumatera Utara sebesar 95 persen, sementara di Aceh telah mencapai sekitar 80 persen.
Selain pembangunan huntara, Satgas PRR juga secara bertahap merampungkan pembangunan hunian tetap (huntap).
Sebanyak 110 unit huntap telah selesai dibangun dari total rencana 36.669 unit, sementara 1.359 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
Upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah pengungsi juga dilakukan melalui penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana yang memilih tidak tinggal di hunian sementara.
Hingga saat ini, penyaluran DTH tingkat realisasinya mencapai 100 persen di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta 86 persen di Aceh.
Secara keseluruhan, sebanyak 13.746 penerima telah menerima bantuan dari total 14.962 penerima di tiga provinsi.
Selain itu, Tito juga mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera mempercepat proses pendataan warga yang akan menempati huntap bagi korban bencana.
Langkah ini penting agar proses pembangunan rumah permanen bagi masyarakat terdampak dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat.
"Semua kepala daerah menyampaikan hal yang sama, minta huntap cepat dibangun. Tapi datanya harus jelas dulu,” katanya.
Tito juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam melakukan pendataan di lapangan, tidak hanya menunggu langkah dari pemerintah pusat.
Menurut dia, ketersediaan data yang akurat menjadi dasar utama dalam proses pembangunan.
"Kalau datanya tidak ada, apa yang mau dibangun. Masyarakat sudah ribut minta dibuatkan huntap, tetapi pemdanya tidak jalan,” imbuh Tito.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
