Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Presiden RI Prabowo Subianto mulai menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi ketidakpastian pasokan energi global dengan mendorong kebijakan penghematan energi, di tengah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Presiden bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2026). Fokus utama rapat adalah merumuskan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
"Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 19 Maret 2026," tulis @sekretariat.kabinet.
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet, pertemuan ini secara khusus membahas langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespons dinamika global yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga energi.
Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya efisiensi energi lintas sektor guna menjaga ketahanan energi nasional.
"Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada beberapa sektor spesifik guna menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri," tambah Sekretariat Kabinet.
Salah satu opsi kebijakan yang tengah dimatangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya efisiensi di tengah tekanan global, khususnya akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Menurut Airlangga, skema WFH dirancang untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini banyak terserap dari mobilitas harian masyarakat. Ia menilai potensi penghematan yang dihasilkan cukup signifikan.
"Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," kata Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dilansir dari Detik.com Kamis (19/3/2026).
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meredam dampak eksternal terhadap perekonomian domestik, terutama dari sisi energi dan biaya logistik, tanpa harus langsung mengambil kebijakan yang lebih ekstrem.
Pemerintah merencanakan kebijakan WFH ini tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Saat ini, detail teknis implementasi masih disusun agar kebijakan tersebut berjalan efektif tanpa mengganggu produktivitas kerja.
"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda," ujarnya.
Rencana penerapan WFH satu hari dalam lima hari kerja ini akan dimulai setelah periode Lebaran 2026. Namun, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pelaksanaan karena masih menunggu finalisasi konsep kebijakan.
"Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," kata Airlangga.
Editor: Redaktur TVRINews
