Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah dapat menghemat anggaran hingga Rp308 triliun setelah memberlakukan kebijakan efisiensi dengan memangkas pos-pos belanja yang tidak produktif.
Dalam sesi diskusi bersama beberapa jurnalis dan ekonom di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan ini, Presiden Prabowo menjelaskan efisiensi besar-besaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bertujuan menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.
"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," kata Presiden Prabowo saat membahas isu efisiensi dalam acara bertajuk "Presiden Prabowo Menjawab", sebagaimana dikutip dari siaran resmi Badan Komunikasi Pemerintah RI yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
ICOR atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran suatu negara. Semakin rendah skor ICOR maka negara tersebut dapat disebut semakin efisien dalam menggunakan anggarannya.
Indonesia, kata Presiden Prabowo, mengantongi skor 6,5, sementara negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia, masing-masing 4, dan Vietnam 3,6.
Baca juga: Prabowo pangkas anggaran tak produktif demi tutup celah korupsi
Berkaca dari APBN yang mendekati Rp3.700 triliun (sekitar 230 miliar dolar AS), Presiden Prabowo memperkirakan inefisiensi anggaran mencapai lebih kurang 30 persen atau sekitar 75 miliar dolar AS.
"Jadi, angka ini artinya 30 persen, lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau 230 miliar dolar AS. Sekitar 30 persen dari itu maka 75 miliar dolar AS. Ini tidak efisien," ujar Presiden.
Pada kesempatan sama, Presiden kemudian memaparkan pos-pos belanja tidak produktif yang telah dipangkas, antara lain pembelian alat tulis kantor, pengeluaran rapat dan seminar di luar kantor, dan adanya kebiasaan pengadaan barang, seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun.
Tidak hanya itu, Presiden juga menemukan adanya kajian-kajian yang tidak menyentuh persoalan utama, misalnya kemiskinan dan lapangan kerja.
Oleh karena itu, Presiden menegaskan kebijakan efisiensi akan terus dipertahankan mengingat adanya ancaman krisis yang akan dialami banyak negara, termasuk Indonesia.
Beberapa negara, Presiden menyatakan telah mengantisipasi potensi krisis dengan mengeluarkan kebijakan mengurangi hari kerja dan memberlakukan sistem kerja dari rumah (WFH).
"Saya lihat negara-negara lain, umpamanya hari kerja dari lima jadi empat (hari), Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," kata Presiden.
Baca juga: Prabowo ungkap 1.000 SPPG kena suspend, pemerintah perketat standar
Baca juga: Prabowo: Penyiraman air keras ke aktivis adalah tindak kriminal serius
Dalam sesi diskusi bersama beberapa jurnalis dan ekonom di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan ini, Presiden Prabowo menjelaskan efisiensi besar-besaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bertujuan menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.
"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," kata Presiden Prabowo saat membahas isu efisiensi dalam acara bertajuk "Presiden Prabowo Menjawab", sebagaimana dikutip dari siaran resmi Badan Komunikasi Pemerintah RI yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
ICOR atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran suatu negara. Semakin rendah skor ICOR maka negara tersebut dapat disebut semakin efisien dalam menggunakan anggarannya.
Indonesia, kata Presiden Prabowo, mengantongi skor 6,5, sementara negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia, masing-masing 4, dan Vietnam 3,6.
Baca juga: Prabowo pangkas anggaran tak produktif demi tutup celah korupsi
Berkaca dari APBN yang mendekati Rp3.700 triliun (sekitar 230 miliar dolar AS), Presiden Prabowo memperkirakan inefisiensi anggaran mencapai lebih kurang 30 persen atau sekitar 75 miliar dolar AS.
"Jadi, angka ini artinya 30 persen, lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau 230 miliar dolar AS. Sekitar 30 persen dari itu maka 75 miliar dolar AS. Ini tidak efisien," ujar Presiden.
Pada kesempatan sama, Presiden kemudian memaparkan pos-pos belanja tidak produktif yang telah dipangkas, antara lain pembelian alat tulis kantor, pengeluaran rapat dan seminar di luar kantor, dan adanya kebiasaan pengadaan barang, seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun.
Tidak hanya itu, Presiden juga menemukan adanya kajian-kajian yang tidak menyentuh persoalan utama, misalnya kemiskinan dan lapangan kerja.
Oleh karena itu, Presiden menegaskan kebijakan efisiensi akan terus dipertahankan mengingat adanya ancaman krisis yang akan dialami banyak negara, termasuk Indonesia.
Beberapa negara, Presiden menyatakan telah mengantisipasi potensi krisis dengan mengeluarkan kebijakan mengurangi hari kerja dan memberlakukan sistem kerja dari rumah (WFH).
"Saya lihat negara-negara lain, umpamanya hari kerja dari lima jadi empat (hari), Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," kata Presiden.
Baca juga: Prabowo ungkap 1.000 SPPG kena suspend, pemerintah perketat standar
Baca juga: Prabowo: Penyiraman air keras ke aktivis adalah tindak kriminal serius
