JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah memastikan tidak akan mengubah batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meski menghadapi tekanan kenaikan harga minyak global akibat dinamika geopolitik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah memilih menjaga defisit tetap terkendali melalui efisiensi belanja dan peningkatan penerimaan negara.
“Tadi dilaporkan dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen,” kata Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3).
Baca Juga: Isi Pertemuan Prabowo-Megawati Selama 2 Jam di Istana Diungkap Sekjen PDI-P Hasto
Ia menyampaikan, dari sisi belanja, pemerintah akan melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.
Kebijakan tersebut telah dibahas bersama instansi terkait sebagai langkah menjaga kesehatan fiskal.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk skema bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini juga berpotensi diterapkan di sektor swasta.
“Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” ujarnya dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian.
Baca Juga: Presiden Prabowo Sebut Lebih dari Seribu SPPG Ditutup Sementara untuk Pembenahan Kualitas
Dari sisi penerimaan, pemerintah akan mengoptimalkan pendapatan dari komoditas batu bara, seiring tren kenaikan harga global.
Pemerintah juga berencana merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026.
Penulis : Dina Karina Editor : Deni-Muliya
Sumber :
- defisit apbn
- penerimaan negara
- efisiensi anggaran
- airlangga hartarto
- wfh asn swasta
- harga minyak
