Iran tengah mempertimbangkan kebijakan baru berupa pungutan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Wacana ini muncul di tengah konfliknya dengan Amerika Serikat dan Israel.
Dikutip dari Mehr, Iran menyebutkan bahwa pemerintah sedang mengkaji rancangan undang-undang yang akan mewajibkan negara-negara membayar untuk menggunakan Selat Hormuz. Biaya itu akan termasuk biaya terkait tarif transit kapal, pajak jalur distribusi energi dan biaya logistik untuk pengiriman pangan.
Baca Juga: Arab Saudi Peringatkan Iran: Kesabaran Negara Teluk Ada Batasnya
Iran sendiri melihat bahwa rencana tersebut akan memunculkan “rezim baru” yang memungkinkannya memberlakukan pembatasan terhadap negara-negara yang menjatuhkan sanksi. Teheran dengan hal itu dapat menggunakan posisi geografisnya untuk menekan negara sekutu dengan cara membatasi akses kapal mereka.
Langkah ini dinilai sebagai upaya negara tersebut untuk memonetisasi posisi strategisnya atas jalur perdagangan global tersebut. Selat Hormuz sendiri diketahui sebagai jalur vital pelayaran yang dilalui sekitar dua puluh persen kapal tanker pemasok minyak dan gas dunia.
Jika kebijakan ini diterapkan, dampaknya bisa signifikan terhadap ekonomi dunia, antara lain kenaikan biaya pengiriman minyak dan gas, lonjakan harga energi global hingga gangguan rantai pasok internasional.
Bagi Indonesia, potensi tarif baru ini dapat meningkatkan biaya impor energi, terutama minyak mentah dan gas yang pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga dalam negeri.
Baca Juga: RI Tegaskan Komitmen Perdagangan Adil di Tengah Investigasi USTR
Langkah Iran ini juga mempertegas bahwa konflik geopolitik kini tidak hanya berdampak militer, tetapi juga mulai menyentuh aspek ekonomi global secara langsung.
