REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Anggota DPR RI Muhammad Khozin menyatakan bahwa rencana kebijakan work from home (WFH) yang diusulkan pemerintah sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia memerlukan mitigasi komprehensif berdasarkan efektivitas dan efisiensinya. Hal ini disampaikannya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Khozin menekankan pentingnya kajian mendetail mengenai format WFH yang akan diterapkan, dengan mempertimbangkan efektivitas layanan publik, efisiensi bahan bakar minyak (BBM), dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Pengalaman selama pandemi COVID-19 dapat menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan ini.
"Kebijakan WFH harus didasari data konkret di lapangan, termasuk demografi, efektivitas kebijakan, dan pertimbangan ekonomi setempat," ujarnya. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus memperhatikan berbagai aspek, tidak hanya satu sudut pandang saja.
Khozin memberikan contoh bahwa penerapan WFH satu hari dalam seminggu mungkin tidak akan memberikan penghematan signifikan pada BBM. Oleh karena itu, ia menyarankan agar kebijakan ini diawali di daerah dengan mobilitas kerja tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya.
Lebih lanjut, Khozin menyoroti pentingnya desain transportasi publik yang baik dan efektif di daerah-daerah. Menurutnya, optimalisasi penggunaan transportasi publik oleh aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta dapat berdampak signifikan dalam mengurangi konsumsi BBM. "Pemda harus mendesain transportasi umum yang nyaman dan aman sehingga ASN dan pekerja swasta dapat mengoptimalkan penggunaan transportasi umum," tambahnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema kerja fleksibel berupa WFH sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak. Skema ini mencakup fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja, yang berlaku untuk ASN, sektor swasta, dan pemerintah daerah.
