Bisnis.com, JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy menanggapi perbedaan penetapan Lebaran antara Muhammadiyah dengan pemerintah.
Hal itu dia sampaikan usai salat id di halaman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, (20/3/2026). Dia memahami dinamika perbedaan pelaksanaan lebaran yang kerap terjadi.
"Jadi, ini kan kami sudah biasa berbeda gitu dan jangan diinterpretasikan yang penting yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti lebarannya sama gitu ya," katanya.
Dia menilai terdapat kecenderungan di masyarakat bahwa pihak yang tidak lebaran mengikuti aturan pemerintah maka tidak taat kepada pemerintah.
Menurutnya, setiap pihak memiliki argumen dalam menyikapi perbedaan tersebut. Dia menyampaikan pernyataan Quraish Shihab bahwa seseorang yang menyaksikan bulan datangnya bulan ramadan maka hendaknya berpuasa.
"Syahadah itu bisa berarti melihat, bisa berarti menghitung atau melihat dengan pengetahuan gitu. Seperti asyhadu alla ilaha illallah kita bersaksi kepada Allah itu tidak karena melihat Allah kan? Karena kita keyakinan, karena kita akal sehat kita menyatakan bahwa ada Tuhan itu, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita bersyahadat," jelasnya.
Baca Juga
- Suasana Salat Id di PP Muhammadiyah Jakarta Pusat Hari Ini Jumat (20/3)
- Muhammadiyah Jabar Siap Gelar Salat Id di Ratusan Titik Hari Ini Jumat (20/3)
- Daftar Lokasi Salat Idulfitri 2026 Muhammadiyah 2026 di Jakarta, Besok 20 Maret
Penasihat Khusus Presiden bidang Haji itu menuturkan dinamika tersebut hanya perbedaan metodologi sehingga tidak perlu dibesar-besarkan yang dapat memicu konflik di masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama telah memutuskan awal bulan Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Keputusan ini setelah pemerintah menggelar sidang isbat pada Kamis, 19 Maret 2026.
"Dengan demikian berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat disepakati bahwa 1 Syawal 1447 hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kamis (19/3/2026).
Umar menyebut bahwa perbedaan penetapan lebaran diharapkan tidak memberikan jarak antar umat muslim Indonesia.
Adapun, pemantauan hilal berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yaitu ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.
