jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Muhammad Khozin mengatakan bahwa rencana kebijakan Work From Home (WFH) sebagai respons terhadap dampak konflik Timur Tengah harus didasarkan pada mitigasi komprehensif.
Ia mengatakan kebijakan WFH tersebut perlu dikaji secara presisi berbasis efektivitas dan efisiensinya.
BACA JUGA: WFH Sehari dalam Sepekan Tak Berdampak Signifikan
"Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat," kata Khozin dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Menurut anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) IV (Jember dan Lumajang) itu, pengalaman Indonesia pada masa COVID-19 pada 2020-2021 menjadi data yang dapat menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan WFH tersebut.
BACA JUGA: Seusai Lebaran, WFH Sehari untuk ASN & Pegawai Swasta Bakal Diterapkan
Menurut dia, kebijakan WFH mesti didasari pada data konkret di lapangan, mulai soal demografi, efektivitas kebijakan, serta pertimbangan ekonomi masyarakat setempat.
"Jadi, betul-betul didasari data kuantitatif lapangan dalam penerbitan kebijakan ini," ucap Khozin.
BACA JUGA: WFH Bisa Menjadi Langkah Strategis Efisiensi BBM
Menurutnya, kebijakan yang akan ditempuh tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja, namun pelbagai aspek mesti dijadikan dasar dalam penerbitan kebijakan.
Ia mencontohkan rencana penerapan satu hari WFH dalam sepekan dinilai tidak memiliki dampak signifikan pada aspek penghematan BBM.
"Jadi, multiaspek mesti dijadikan rujukan dalam penerbitan kebijakan WFH ini. Bisa juga dimulai dari daerah dengan mobilitas kerja tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya," kata Khozin.
Selain itu, Khozin menyebutkan situasi saat ini menjadi momentum tepat untuk mendesain transportasi publik yang baik dan efektif di daerah-daerah.
Menurut dia, jika aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta secara optimal menggunakan transportasi publik dapat berdampak signifikan dalam konsumsi BBM.
"Pemda mesti mendesain transportasi umum yang nyaman dan aman sehingga ASN dan pekerja swasta dapat mengoptimalkan penggunaan transportasi umum. Langkah ini selain efisien dalam konsumsi BBM, juga menjaga kelestarian lingkungan dengan berkurangnya polusi udara," ujar Khozin.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa WFH sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak.
"Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," ujar Airlangga dalam pernyataan pers susai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) sore.
Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut dirancang dengan memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja. Skema itu tidak hanya ditujukan bagi ASN, tetapi juga meliputi sektor swasta dan pemerintah daerah.(antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gawat Beberapa Negara Sudah Lakukan WFH, Indonesia Bagaimana?
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
