Pemerintah mempertimbangkan penerapan work from home (WFH) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi nasional. Kebijakan ini disiapkan atas arahan Prabowo Subianto untuk menekan konsumsi bahan bakar di tengah tekanan global.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Rapat ini digelar untuk merespons dinamika geopolitik yang berpotensi mengganggu pasokan energi.
"Presiden membahas langkah-langkah strategis terkait rencana penghematan energi di berbagai sektor sebagai antisipasi atas dinamika politik di kawasan Timur Tengah yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi global," kata Teddy di Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Ia menjelaskan efisiensi energi akan difokuskan pada sektor-sektor tertentu agar kebijakan berjalan tepat sasaran. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara penghematan dan aktivitas ekonomi.
"Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada beberapa sektor spesifik guna menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri," sambung Teddy.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Skema WFH Nasional untuk Tekan Harga BBM, Berlaku Usai Lebaran
Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan dari sejumlah menteri terkait kondisi energi nasional. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Turut hadir pula Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam pembahasan tersebut. Rapat juga diikuti sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga.
Pejabat lain yang hadir antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga ikut dalam rapat tersebut.
Sekretariat Presiden menyatakan kebijakan efisiensi energi menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pasokan nasional. Langkah ini juga diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
"Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya memastikan kebijakan penghematan energi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat," demikian siaran resmi Sekretariat Presiden.
Dalam kesempatan terpisah, Airlangga Hartarto menjelaskan skema WFH menjadi salah satu opsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Kebijakan tersebut dirancang untuk menekan mobilitas tanpa mengganggu produktivitas.
Ia menyebut skema WFH direncanakan berlaku satu hari dalam lima hari kerja. Penerapannya juga akan mencakup aparatur sipil negara, sektor swasta, hingga pemerintah daerah.
Baca Juga: Respons Konflik Timur Tengah, Bahlil Singgung Penerapan WFH untuk Hemat BBM
"Teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN, tetapi juga swasta, dan juga pemda-pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," ujar Airlangga.
Kebijakan efisiensi energi ini disiapkan sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis energi global. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penghematan energi dan kelangsungan aktivitas ekonomi nasional.
