Penulis: Fityan
TVRINews – Washington DC
Departemen Pertahanan AS mengusulkan anggaran darurat di tengah rekor utang nasional yang melampaui $39 triliun.
Departemen Pertahanan Amerika Serikat tengah mengusulkan tambahan anggaran sebesar $200 miliar untuk membiayai operasi militer di Iran. Langkah ini diprediksi akan memicu perdebatan sengit di Kongres, mengingat besarnya angka yang diajukan di tengah kondisi fiskal negara yang kian tertekan.
Permintaan tersebut telah diteruskan ke Gedung Putih, menurut keterangan seorang pejabat senior administrasi yang berbicara dalam kondisi anonim. Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dalam konferensi pers pada Kamis 19 Maret waktu setempat, tidak membantah kabar tersebut meskipun ia enggan merinci angka pastinya.
"Dibutuhkan biaya besar untuk melumpuhkan pihak-pihak yang mengancam keamanan," ujar Hegseth. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Kongres untuk memastikan militer mendapatkan pendanaan yang layak.
Tekanan Fiskal dan Pengawasan Ketat
Anggaran fantastis ini muncul setelah Pentagon menerima suntikan dana melalui kebijakan pemotongan pajak Presiden Donald Trump tahun lalu.
Namun, urgensi pendanaan baru ini menghadapi tantangan politik yang besar. Saat ini, utang nasional AS telah menembus rekor angka $39 triliun, sebuah fakta yang membuat para faksi konservatif "fiscal hawks" di Kongres mulai menunjukkan kegelisahan.
Presiden Trump, berbicara dari Oval Office, berargumen bahwa ketidakpastian global menjadi alasan utama di balik permintaan ini.
"Dunia saat ini sangat volatil," kata Presiden. Ia menyebut pengeluaran darurat ini sebagai "harga yang sangat kecil" untuk menjamin kekuatan militer nasional tetap berada di level tertinggi.
Oposisi dan Pertanyaan Strategi
Meski Partai Republik menguasai parlemen, dukungan terhadap anggaran ini tidak datang secara otomatis.
Anggota Partai Demokrat secara tegas menuntut transparansi mengenai tujuan strategis dari operasi militer di Iran yang hingga kini belum mendapatkan otorisasi resmi dari Kongres.
Anggota DPR dari Minnesota, Betty McCollum, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan "cek kosong" kepada Pentagon.
"Ini bukan sekadar stempel persetujuan untuk Presiden," ujar McCollum. Ia juga menyoroti bahwa pemerintah belum menjelaskan penggunaan dana $150 miliar yang telah dialokasikan sebelumnya.
Di sisi lain, Ketua Subkomite Pertahanan DPR, Ken Calvert, memberikan pembelaan dengan alasan keamanan nasional. Menurutnya, dana tersebut krusial untuk mengisi kembali stok amunisi yang menipis akibat konflik.
Proyeksi Defisit yang Membengkak
Kantor Anggaran Kongres (CBO) memproyeksikan defisit tahunan pemerintah federal akan mencapai $1,9 triliun tahun ini, bahkan sebelum tambahan anggaran perang ini dimasukkan.
Ketua DPR Mike Johnson mengakui bahwa ini adalah "masa yang berbahaya," namun ia menekankan pentingnya keamanan rakyat Amerika di atas segalanya.
Sebaliknya, Rosa DeLauro dari Partai Demokrat menyebut label harga $200 miliar tersebut sebagai sesuatu yang "keterlaluan."
Langkah selanjutnya kini bergantung pada negosiasi antara Gedung Putih dan para pemimpin parlemen. Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise mengonfirmasi bahwa proses tawar-menawar mengenai jumlah pasti anggaran tersebut masih akan berlangsung panjang sebelum mencapai kesepakatan final.
Editor: Redaksi TVRINews
