Jakarta (ANTARA) - Akademisi yang merupakan pengajar Ilmu Pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar, Achmad Baidowi alias Awiek, menilai bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDIP, menepis anggapan bahwa PDIP adalah gangguan bagi pemerintah.
Dia mengatakan pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan itu merupakan hal yang positif bagi konsolidasi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Menepis anggapan bahwa PDIP akan menjadi 'gangguan' terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran setelah sebelumnya muncul kritikan PDIP terhadap program MBG bahkan melarang kader PDIP ikut dalam program tersebut," kata Awiek dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Selain itu, dia menilai bahwa pertemuan tersebut bisa dilihat sebagai pengganti ketika Megawati tidak hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden dalam beberapa waktu lalu.
"Pertemuan tersebut semakin memperkuat stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah isu konflik Timur Tengah dan keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP)," katanya.
Dia mengatakan bahwa stabilitas pemerintahan yang kuat akan memberikan keleluasaan bagi Presiden untuk menyukseskan agenda-agenda pembangunan nasional dan kebangsaan.
"Hanya dengan persatuan maka pembangunan akan tercapai. Perbedaan sikap politik sudah selesai ketika pemilu, selebihnya setelah pemerintahan berjalan maka sekat-sekat politik itu harus dipupus," kata mantan Anggota DPR RI itu.
Baca juga: Pertemuan Prabowo-Megawati beri sinyal positif bagi pemerintahan
Baca juga: Akademisi nilai "parliamentary threshold" 2,5 persen lebih moderat
Baca juga: Alumni Pesantren Banyuanyar: Pesantren di garda terdepan didik umat
Dia mengatakan pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan itu merupakan hal yang positif bagi konsolidasi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Menepis anggapan bahwa PDIP akan menjadi 'gangguan' terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran setelah sebelumnya muncul kritikan PDIP terhadap program MBG bahkan melarang kader PDIP ikut dalam program tersebut," kata Awiek dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Selain itu, dia menilai bahwa pertemuan tersebut bisa dilihat sebagai pengganti ketika Megawati tidak hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden dalam beberapa waktu lalu.
"Pertemuan tersebut semakin memperkuat stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah isu konflik Timur Tengah dan keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP)," katanya.
Dia mengatakan bahwa stabilitas pemerintahan yang kuat akan memberikan keleluasaan bagi Presiden untuk menyukseskan agenda-agenda pembangunan nasional dan kebangsaan.
"Hanya dengan persatuan maka pembangunan akan tercapai. Perbedaan sikap politik sudah selesai ketika pemilu, selebihnya setelah pemerintahan berjalan maka sekat-sekat politik itu harus dipupus," kata mantan Anggota DPR RI itu.
Baca juga: Pertemuan Prabowo-Megawati beri sinyal positif bagi pemerintahan
Baca juga: Akademisi nilai "parliamentary threshold" 2,5 persen lebih moderat
Baca juga: Alumni Pesantren Banyuanyar: Pesantren di garda terdepan didik umat
