jpnn.com, RIAU - Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi langkah Polda Riau yang menginisiasi pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi sebagai upaya mendukung peningkatan layanan infrastruktur publik.
Program itu dinilai selaras dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas dan akses transportasi masyarakat.
BACA JUGA: Pos Mudik BAZNAS Sediakan Layanan Kesehatan hingga Takjil Gratis
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pendekatan kolaboratif yang diusung Polda Riau menjadi contoh positif dalam pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran pemerintah maupun dana sosial masyarakat.
“Ini langkah positif yang perlu kita dukung. Sejak awal, Polda Riau tidak pernah meminta bantuan kepada Pemprov Riau maupun Baznas. Ini murni gerakan kolaboratif berbasis gotong royong,” ujar SF Hariyanto Jumat (20/3).
BACA JUGA: Polda Riau Bantah Gunakan Dana Baznas untuk Pembangunan Jembatan, Ini Faktanya
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak seperti dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), masyarakat, akademisi, hingga media menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan tersebut.
Program pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi juga disebut sebagai bagian dari implementasi arahan nasional Presiden RI Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
BACA JUGA: Presiden hingga Menteri Kabinet Tunaikan Zakat di Istana Melalui Baznas
Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian daerah, termasuk Polda Riau, untuk aktif membangun infrastruktur sederhana yang mampu membuka akses wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) Polda Riau, Kombes Pol Daniel Muharam, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi niat baik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau yang sempat berencana berkontribusi dalam pembangunan jembatan tersebut.
“Semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang ditunjukkan Baznas patut diapresiasi,” katanya.
Namun, ia menegaskan bahwa Polda Riau telah memiliki skema pembiayaan yang cukup melalui pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media.
“Alhamdulillah, kebutuhan pembiayaan dapat terpenuhi, sebagian besar berasal dari CSR perusahaan dan partisipasi masyarakat,” jelas Daniel.
Seiring dengan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, Baznas Provinsi Riau akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana kontribusi sebesar Rp3 miliar.
Ketua Baznas Provinsi Riau, Masriadi Hasan, menyebut keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi terhadap respons publik.
“Melihat dinamika yang berkembang, kami mengevaluasi kembali keikutsertaan dalam program ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal keterlibatan Baznas didasari niat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, Baznas memilih untuk tidak melanjutkan kontribusi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.
“Kami tidak ingin merusak kepercayaan publik. Dalam kaidah kami, menghindari mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat,” tutur Masriadi. (mcr36/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpin Baznas, Sodik Mudjahid Tekankan Keberlanjutan Program Zakat
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Rizki Ganda Marito
