VIVA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Keputusan ini menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah akibat perang Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin terlibat dalam operasi militer apapun, termasuk melucuti senjata kelompok Hamas.
"Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun," kata Presiden Prabowo dalam tayangan "Presiden Prabowo Menjawab" yang dikutip di Jakarta, Jumat, 20 Maret 2026
Prabowo menjelaskan bahwa misi ini merupakan wujud perjuangan konsisten bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina sejak dahulu. "Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina," tegasnya
Ia menekankan, Indonesia siap mengirim pasukan dalam kerangka Board of Peace (BoP) selama semua pihak menyetujui keterlibatan tersebut.
Menurut Kepala Negara, persetujuan dari para tokoh Palestina dan negara-negara mayoritas Muslim menjadi syarat mutlak. Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.
Selain dukungan negara kawasan, Prabowo menggarisbawahi pentingnya penerimaan dari pihak de facto di lapangan. “Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” ujarnya.
Dalam mekanisme BoP, Presiden menjelaskan adanya aturan national caveats atau batasan nasional yang dihormati. Hal ini memberikan hak bagi setiap negara anggota untuk menentukan keterlibatan sesuai prinsip nasional masing-masing.
Terkait batasan tersebut, Prabowo memastikan Indonesia mengambil posisi tegas untuk tidak melakukan konfrontasi bersenjata.
"Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas," tegas Prabowo.
Namun, Presiden mengungkapkan bahwa rencana pengiriman pasukan saat ini sedang ditangguhkan atau dalam status on hold. Penangguhan dilakukan setelah pemerintah melakukan serangkaian konsultasi dengan berbagai pihak terkait situasi geopolitik yang belum kondusif.
"Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan," ungkapnya
Sedianya, Indonesia berencana mengirim hingga 8.000 personel TNI untuk misi stabilisasi kemanusiaan dan bergabung dengan International Stabilization Force (ISF). Meski persiapan internal TNI telah berjalan, pemberangkatan tetap menunggu mandat resmi PBB dan situasi keamanan yang memungkinkan.
