Jakarta, VIVA – Pemerintah Indonesia didorong untuk memperkuat diplomasi global guna meminimalkan dampak kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) terhadap kinerja ekspor nasional. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menjadi hambatan non-tarif bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia, khususnya dari sektor perkebunan.
Hal tersebut dipaparkan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan kepentingan ekspor nasional tetap terlindungi melalui pendekatan diplomasi yang terukur.
Ia menilai EUDR merupakan bentuk hambatan non-tarif bagi komoditas perkebunan untuk masuk ke pasar Uni Eropa. “Pemerintah Indonesia perlu mengusahakan agar pemberlakuan EUDR ini memiliki dampak minimum terhadap ekspor kita,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Jumat, 20 Maret 2026.
Dalam konteks pasar minyak nabati global, EUDR hanya diberlakukan pada minyak sawit dan minyak kedelai. Sementara itu, minyak rapeseed dan minyak bunga matahari maupun minyak nabati lain yang dihasilkan Uni Eropa tidak termasuk dalam kebijakan tersebut.
Kondisi ini dinilai menciptakan perlakuan yang tidak setara bagi negara produsen seperti Indonesia. Faisal menyebut, momentum perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kepentingan eksportir Indonesia.
Selain itu, kesiapan sektor hulu seperti perkebunan dan pertanian juga perlu diperkuat untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam EUDR.
Ia mengingatkan bahwa jika tidak diantisipasi dengan baik, hambatan non-tarif dapat berdampak negatif terhadap kinerja ekspor nasional, termasuk pada pendapatan ekspor yang menopang berbagai program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Salah satu tantangan utama dalam implementasi EUDR adalah aspek traceability atau ketertelusuran rantai pasok. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Faisal menilai diperlukan dukungan teknis dari Uni Eropa sebagai mitra dagang.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua pihak. “Kalau Uni Eropa ingin memastikan komoditas yang masuk ke kawasan itu legal dan tidak berkaitan dengan aktivitas deforestasi, mereka harus membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk bisa memenuhi standar tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, Faisal menilai kebijakan EUDR juga dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sektor perkebunan, terutama dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Ia menekankan bahwa peningkatan produksi komoditas sebaiknya tidak lagi mengandalkan ekspansi lahan, melainkan melalui strategi intensifikasi.
