jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin menyoroti nasib pilu warga terdampak bencana di wilayah Aceh dan Sumatera Utara menjelang perayaan hari raya Idulfitri.
Hingga saat ini, sejumlah penyintas dilaporkan masih bertahan di tenda-tenda darurat karena pembangunan hunian sementara (Huntara) yang dijanjikan pemerintah tak kunjung rampung.
BACA JUGA: 1.518 Huntara Dibangun di Gayo Lues Aceh, Targetkan Rampung Menjelang Lebaran 2026
Azis menyatakan keprihatinannya atas keterlambatan pembangunan Huntara yang dinilai telah meleset dari target awal yang ditetapkan pemerintah.
?"Saya ingin pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan pembangunan Huntara. Ini soal kebijakan dan komitmen di lapangan. Jangan sampai para penyintas merasa ditinggalkan tanpa kepastian yang jelas," kata Azis saat dihubungi, Jumat (20/3).
BACA JUGA: FTUI Bangun Huntara Berkonsep Hunian Berkembang di Aceh Tengah
?Politikus muda PDI Perjuangan ini secara tegas mendorong keseriusan pemerintah terkait tenggat waktu penyelesaian proyek tersebut.
Ketidakjelasan jadwal dianggap menambah beban psikologis bagi para penyintas yang sudah berbulan-bulan hidup dalam keterbatasan.
BACA JUGA: H-9 Lebaran, Satgas PRR Rampungkan 81 Persen Target Pembangunan Huntara
?"Besok sudah Lebaran, dan tidak mungkin pembangunan diselesaikan dalam satu hari. Saya mempertanyakan keseriusan pemerintah, kapan tenggat waktu pastinya Huntara ini rampung? Harus ada kebijakan yang jelas dan cepat untuk menangani masalah ini," tegas Azis.
?Azis menekankan kehadiran negara tidak boleh hanya sekadar janji di atas kertas. Negara harus memberikan bantuan secara nyata dirasakan oleh masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan.
Dia mendesak kementerian/badan terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil tindakan luar biasa agar keterlambatan serupa tidak terus berlarut-larut melampaui hari raya.
?"Negara tidak boleh membiarkan warganya merayakan Idulfitri di bawah terpal pengungsian tanpa kepastian. Negara harus hadir memberikan solusi nyata dan memastikan hak-hak para penyintas terpenuhi dengan layak, agar mereka tidak merasa diabaikan berbulan-bulan lamanya," pungkas legislator asal Dapil Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur-Kota Bogor) ini. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
