JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi penyelenggaraan ibadah haji 2026, di tengah dinamika konflik di kawasan Timur Tengah.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan telah merancang beberapa skenario.
"Kita terus memantau perkembangannya. Saya juga sudah merancang beberapa skenario, seperti plan A, plan B, dan plan C yang nantinya akan disampaikan kepada Bapak Presiden untuk diambil keputusan," ujar Muhadjir di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).
Muhadjir menegaskan, faktor keamanan menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan meniadakan keberangkatan jika situasi dinilai tidak aman.
