ORGANISASI pegiat hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch (HRW), secara resmi mendesak pemerintah Hungaria untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat kunjungannya ke negara tersebut yang dijadwalkan dimulai pada Sabtu (21/3).
Desakan ini muncul menyusul status Netanyahu sebagai buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang di Gaza sejak Oktober 2023.
Peneliti keadilan internasional di HRW, Alice Autin, menegaskan bahwa meski Hungaria telah menyatakan niat untuk keluar dari ICC, negara tersebut secara hukum masih terikat kewajiban internasional hingga proses pengunduran diri selesai secara resmi.
Baca juga : Indonesia Dukung ICC Soal Penangkapan Netanyahu
"Hungaria masih merupakan negara anggota dan tetap berkewajiban untuk menangkap serta menyerahkan individu yang dicari oleh pengadilan," tegas Autin dalam keterangan resminya, Jumat (20/3).
Ujian bagi Rule of LawKunjungan ini dilakukan hanya beberapa minggu sebelum pemilihan umum Hungaria pada 12 April mendatang. Sebelumnya, Netanyahu sempat mengunjungi Hungaria pada April 2025 tanpa ada upaya penangkapan dari otoritas setempat.
Pemerintahan Viktor Orban sendiri telah mengumumkan rencana penarikan diri dari traktat ICC yang akan berlaku efektif pada 2 Juni mendatang. Langkah ini memicu kritik keras dari praktisi hukum internasional dan masyarakat sipil.
Baca juga : Di Hadapan Abbas, PM Spanyol Serukan Pengadilan bagi Pelaku Kehancuran Gaza
HRW menilai sikap diam Uni Eropa dan keengganan Hungaria dalam menegakkan hukum internasional akan memperpanjang impunitas atas kejahatan serius yang terjadi di Palestina. "Pemerintah Orban bersiap menggelar karpet merah untuk Netanyahu, padahal mereka wajib menangkapnya," tambah Autin.
Krisis Kemanusiaan yang BerlanjutBerdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza, agresi Israel sejak Oktober 2024 telah menelan korban jiwa lebih dari 71.000 orang dan melukai 172.000 lainnya, mayoritas warga sipil, anak, dan perempuan. Meski gencatan senjata sempat disepakati pada Oktober 2025, serangan harian dilaporkan masih terus berlanjut.
PBB memperkirakan biaya rekonstruksi infrastruktur sipil di Gaza mencapai U$70 miliar setelah hampir 90% wilayah tersebut hancur akibat konflik. HRW pun mendesak negara-negara anggota Uni Eropa untuk menekan Hungaria agar tetap mematuhi mandat ICC demi rasa keadilan bagi para korban. (Middle East Monitor/B-3)
