Pemerintah memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akan mulai diterapkan setelah Lebaran. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia dan potensi tekanan terhadap anggaran subsidi energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) serta diimbau untuk diikuti sektor swasta. Namun, layanan publik tetap dikecualikan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
“WFH akan kami detailkan. Namun, setelah Lebaran akan mulai diberlakukan, baik untuk ASN maupun sebagai imbauan bagi sektor swasta. Kecuali yang bergerak di pelayanan publik,” ujar Airlangga.
Ia menegaskan, penerapan WFH tidak dilakukan setiap hari, melainkan dibatasi satu hari dalam sepekan. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri agar implementasinya berjalan optimal di lapangan.
Kebijakan ini muncul di tengah upaya pemerintah merespons gejolak harga energi global yang dipicu situasi geopolitik akibat Perang AS-Israel dengan Iran. Lonjakan harga minyak berisiko meningkatkan beban subsidi, sehingga diperlukan langkah pengendalian konsumsi energi, termasuk BBM.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan WFH berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi nasional. Salah satunya melalui pengurangan mobilitas harian masyarakat.
“Secara perhitungan kasar, WFH dapat menghemat sekitar 20 persen konsumsi BBM,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan, pembatasan WFH hanya satu hari dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas kerja. Pemerintah tidak ingin fleksibilitas kerja justru berdampak negatif terhadap kinerja.
“Kalau terlalu sering WFH, dikhawatirkan produktivitas menurun. Karena itu, satu hari dinilai cukup untuk menjaga efektivitas kerja,” ujarnya.
Selain itu, penentuan hari WFH misalnya pada Jumat dinilai bisa menciptakan akhir pekan yang lebih panjang. Hal ini berpotensi mendorong aktivitas rumah tangga dan memberi stimulus ringan bagi sektor pariwisata domestik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan sejumlah langkah untuk menghadapi potensi krisis energi, termasuk penerapan WFH hingga pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.
“Jadi menurut saya, kalau kita hadapi krisis, ya, semua upaya kita pelajari, ya, kan. Pertama, kita harus turunkan konsumsi, kita bisa turunkan konsumsi," ujar Prabowo.
Ia menilai, pengurangan hari kerja menjadi salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan, merujuk pada praktik di sejumlah negara.
"Saya lihat negara-negara lain umpamanya lagi mikir hari kerja dari 5 jadi 4. Filipina, Pakistan sudah," katanya.
Prabowo juga menyinggung pengalaman selama pandemi COVID-19, di mana sistem kerja jarak jauh dinilai cukup efektif dan bisa kembali dioptimalkan dengan dukungan teknologi saat ini.
“Kemudian work from home. Bekerja dari rumah, waktu COVID kita lakukan, cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga, mungkin 75 persen karyawan dan pegawai bisa kerja dari rumah. Sekarang ada vicon (video conference), ada banyak teknologi, 30 tahun yang lalu nggak ada,” tutur Prabowo.
Selain WFH, pemerintah juga mempertimbangkan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi untuk menekan konsumsi energi.
"Kita juga bisa umpamanya 1 mobil nggak boleh ditumpangi 1 orang. Di negara-negara lain juga 1 mobil minimal 4 orang. So, banyak cara,” kata dia.
