Hal yang dapat dipelajari dari artikel ini:
1. Apa opsi yang disiapkan pemerintah untuk menghemat BBM?
2. Apa tanggapan sektor swasta dan pekerja?
3. Apakah pemerintah akan memangkas program berbiaya besar seperti MBG dan Koperasi Merah Putih?
4. Apakah defisit APBN akan dilebarkan untuk menjaga harga BBM?
5. Apa langkah yang diambil negara lain untuk menyiasati kenaikan harga minyak?
Dalam rapat tertutup yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2026), pemerintah membahas sejumlah langkah untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia dan menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Salah satunya, pengaturan bekerja dari rumah (WFH/work from home) selama satu hari dari total lima hari kerja dalam sepekan. Kebijakan ini rencananya mulai diterapkan selepas Idul Fitri 2026. Pemerintah menilai, WFH selama satu hari dalam sepekan bisa menghemat BBM hingga seperlima dari total konsumsi BBM harian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan WFH ini harapannya bukan hanya untuk kantor pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) di pusat, tetapi juga sektor swasta dan pemerintah daerah (pemda).
Sektor swasta meminta agar kebijakan WFH tidak dipukul rata dan bisa berlaku fleksibel untuk swasta. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sanny Iskandar mengatakan, pemerintah sebenarnya tidak perlu terlalu mengatur sektor swasta.
Secara otomatis, setiap perusahaan sudah punya langkah penyesuaian sendiri untuk mengantisipasi kenaikan harga energi. Apalagi, dunia usaha sangat sensitif terhadap kenaikan harga yang bisa memengaruhi biaya produksi (cost).
Buruh juga tidak sepenuhnya setuju jika kebijakan WFH dipukul rata. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, tidak semua perusahaan bisa menerapkan WFH karena ada yang operasionalnya tidak bisa dilakukan dari jarak jauh.
WFH juga dinilai tidak berdampak signifikan pada penghematan BBM atau anggaran. Tidak ada yang bisa menjamin pekerja betul-betul bekerja dari rumah dan bukan bekerja dari tempat lain yang ujung-ujungnya tetap membutuhkan bensin.
Alih-alih menerapkan kebijakan WFH satu hari bagi ASN maupun swasta, pemerintah diminta untuk berbesar hati memotong anggaran untuk proyek-proyek berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Melalui pemangkasan anggaran untuk proyek-proyek mercusuar itu, pemerintah bisa menciptakan ruang fiskal lebih untuk menambah anggaran subsidi energi. Dengan demikian, dampak rambatan kenaikan harga minyak mentah dunia yang kini sudah melebihi 100 dolar AS (untuk jenis Brent) bisa ditahan dan harga BBM bersubsidi di dalam negeri tidak perlu membengkak.
Meski demikian, sejauh ini pemerintah belum mau memangkas anggaran program-program tersebut. Airlangga Hartarto mengatakan, program-program itu memberi manfaat bagi masyarakat luas, sehingga anggarannya tidak akan dipotong.
Pemerintah masih menyiapkan opsi cadangan untuk melebarkan defisit APBN di atas ambang batas 3 persen dari PDB. Sejauh ini, pemerintah telah menyiapkan tiga skenario pelebaran defisit anggaran, yaitu 3,18 persen dari PDB (skenario optimistis), 3,53 persen dari PDB (skenario moderat), dan 4,06 persen dari PDB (skenario pesimistis).
Rencananya, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk melonggarkan batas defisit 3 persen dari PDB yang selama ini diatur dengan ketat oleh Undang-Undang Keuangan Negara.
Dengan melebarkan defisit APBN, pemerintah bisa menarik lebih banyak utang baru untuk menciptakan ruang fiskal tambahan, menambal biaya subsidi anggaran, dan mencegah kenaikan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat.
Opsi pelebaran defisit APBN ini diambil sebagai langkah paling terakhir jika konflik di Timur Tengah berkepanjangan dan kenaikan harga minyak mentah dunia tidak terbendung.
Myanmar memberlakukan kebijakan ganjil genap kendaraan untuk menghemat BBM. Sementara, Vietnam mempertimbangkan rencana menghapus tarif atas impor BBM untuk membantu menstabilkan pasar domestik dan menjamin keamanan energi nasional.
Bangladesh memilih menekan konsumsi dengan antara lain menutup semua universitas dengan memberi waktu libur Lebaran lebih panjang. Sementara, Filipina mengumumkan pemerintah akan beralih ke sistem kerja empat hari sepekan.
Di luar Asia Tenggara, Korea Selatan mengumumkan pembatasan harga BBM demi melindungi konsumen. Seoul mempersiapkan sampai 67 miliar dolar AS untuk stabilisasi dampak lonjakan harga minyak. Sementara Jepang tengah bersiap mengeluarkan cadangan minyak.
Negara lain, seperti Mesir, akhirnya menaikkan harga BBM hingga 30 persen untuk bensin, solar, dan gas alam kendaraan.
