Bisnis.com, JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak menggelar operasi yustisi bagi pendatang baru yang masuk ke ibu kota setelah Lebaran 1447 Hijriah, meski tren lonjakan pencari kerja diprediksi tetap terjadi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Jakarta kini mengedepankan pendekatan yang lebih terbuka. Namun, dia memberikan catatan agar para pendatang melengkapi diri dengan aspek administrasi dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja Jakarta.
"Saya sampaikan bahwa Jakarta tidak ada operasi yustisi. Tetapi kami meminta bagi siapapun yang ingin bekerja di Jakarta, tentunya melengkapi diri dari semua syarat-syarat administrasi, dan kemudian juga bekerja sesuai dengan kapabilitasnya,” ujarnya di Balai Kota, Sabtu (21/3/2026).
Pramono mengakui daya tarik Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional masih kuat, sehingga potensi lonjakan kaum urban pasca-mudik menjadi hal yang tidak terhindarkan. Pemprov DKI memproyeksikan adanya ribuan pendatang baru yang akan mencoba peruntungan di berbagai sektor industri ibu kota.
Menurutnya, ketiadaan operasi yustisi bukan berarti pengawasan melemah, melainkan pergeseran fokus pada penataan kependudukan yang lebih humanis. Dia menduga lonjakan arus masuk orang ke Jakarta tahun ini akan tetap signifikan di tengah upaya kota bertransformasi menjadi pusat ekonomi global.
"Kami juga menduga bahwa pasti ada lonjakan orang untuk mencari kerja di Jakarta," pungkas politisi partai PDI Perjuangan tersebut.
Baca Juga
- Banjir Rendam 147 RT di Jakarta, Pramono: Imbas Curah Hujan Tinggi
- Banjir Rendam Jakarta, Pramono Anung Siagakan 1.200 Pompa Air
- Bank Jakarta Dukung Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta, Berangkatkan 20 Bus
Sementara itu, dalam perkembangan lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan tarif transportasi publik senilai satu rupiah selama dua hari pelaksanaan Lebaran 2026.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menambahkan penggunaan istilah tarif satu rupiah ini pada dasarnya merupakan fasilitas gratis bagi masyarakat. Dia berharap kebijakan ini dapat memacu antusiasme warga untuk berkunjung ke lokasi wisata ikonik Jakarta tanpa terbebani biaya perjalanan yang tinggi.
"Selama dua hari, sebetulnya bahasanya gratis, cuma Pak Gub bilang satu rupiah. Insya Allah selama dua hari Jakarta memberikan fasilitas kepada masyarakatnya minimal untuk bisa berlibur," pungkas Rano.
Untuk diketahui, PT MRT Jakarta (Perseroda) memberlakukan tarif khusus senilai satu rupiah bagi seluruh pelanggan pada hari pertama dan kedua Idulfitri 1447 Hijriah guna menstimulasi mobilitas warga di koridor utama ibu kota.
Kebijakan tarif reduksi ini merujuk pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. e-0056 Tahun 2026. Langkah ini sejalan dengan ambisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggenjot kunjungan ke berbagai titik wisata dan ruang publik selama masa libur panjang.
Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Rendy Primartantyo menjelaskan bahwa selama periode libur Lebaran, tepatnya pada 18—24 Maret 2026, perusahaan akan menerapkan pola operasional akhir pekan dengan jam layanan mulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB.
"Khusus pada malam takbiran, operasional diperpanjang hingga pukul 01.00 WIB. Seluruh 13 stasiun akan beroperasi dengan total 219 perjalanan kereta menggunakan tujuh rangkaian," ujar Rendy dalam keterangan resminya.
