JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mematangkan rencana penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi kerja.
Namun, kebijakan ini dipastikan tidak akan berlaku untuk semua sektor, melainkan hanya untuk bidang-bidang tertentu yang memungkinkan pelaksanaan kerja jarak jauh.
Baca juga: Rencana WFH Imbas Minyak Dunia Naik, Istana Pastikan Pasokan BBM Aman
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan besar tidak akan termasuk dalam kebijakan tersebut.
“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami. Misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/3/2026).
Baca juga: Mensesneg: WFH 1 Hari Sepekan Hanya untuk Sektor Tertentu
Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah masih mematangkan konsep kebijakan tersebut sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Arahan Presiden untuk EfisiensiPrasetyo menjelaskan, wacana penerapan WFH satu hari dalam sepekan merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi dalam sistem kerja, terutama di lingkungan pemerintahan.
Ia menyebut kebijakan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem kerja agar lebih efektif dan efisien.
Bukan karena Krisis BBM Prasetyo membantah anggapan bahwa rencana WFH berkaitan dengan persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM).Ia memastikan kondisi pasokan BBM nasional tetap aman.
“Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM. Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman,” katanya.
Bagaimana Wacana Ini Bisa Muncul?
Beberapa hari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa kebijakan WFH tengah disiapkan sebagai respons terhadap tingginya harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
“Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," kata Airlangga usai melakukan rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Menurut dia, pemerintah sedang menyusun teknis pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk kemungkinan penerapannya tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga pekerja swasta dan pemerintah daerah.
Airlangga menambahkan, rencana tersebut berpotensi mulai diterapkan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026, meskipun waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan.
