Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pemangkasan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026.
Meski saat ini tengah terjadi konflik di Timur Tengah yang akan mempengaruhi postur APBN, belum lagi pemerintah juga memastikan akan melakukan langkah penghematan, akan tetapi ia alokasi dana untuk program tersebut dipastikan tetap bertahan di angka Rp335 triliun.
"Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan APBN 2026," ujar Dadan usai menghadiri rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.
Dadan menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan sejumlah kementerian terkait pada hari Senin lebih difokuskan pada harmonisasi anggaran untuk menyikapi dinamika di Timur Tengah yang tengah bergolak.
Meskipun muncul opsi penyesuaian pada beberapa pos belanja operasional yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan, Dadan menyebut hal tersebut masih sebatas pembahasan. Ia memastikan belum ada keputusan resmi mengenai perubahan struktur anggaran.
Untuk menepis kekhawatiran publik, Dadan menjamin bahwa mayoritas dana program ini akan langsung menyentuh masyarakat.
Ia memaparkan bahwa sekitar 93 persen dari total anggaran BGN dialokasikan khusus untuk penyediaan makanan bergizi.
Dana bantuan tersebut tidak akan mengendap di pusat, melainkan disalurkan langsung ke berbagai daerah melalui satuan-satuan pelayanan BGN yang tersebar di seluruh Indonesia.
