jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mendukung sepenuhnya upaya percepatan transisi energi yang disampaikan Presiden Prabowo dalam menghadapi krisis energi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh media, ekonom dan lainnya di Hambalang pada 17 Maret 2026.
BACA JUGA: Eddy Soeparno Minta Pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim Dibentuk
“Saya menyambut gembira arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit tenaga surya, angin, panas bumi, bahkan mempercepat elektrifikasi di sektor transportasi," ujar Eddy Soeparno dalam keterangannnya pada Minggu (22/3/2026).
Menurut Eddy Soeparno, krisis energi yang ditimbulkan perang di Timur Tengah, makin menyadarkan kita bahwa ketahanan energi nasional rentan terhadap disrupsi global.
BACA JUGA: Eddy Soeparno Tegaskan Perubahan Iklim Bukan Hoaks: Ini Ancaman
Eddy Soeparno menjelaskan ketergantungan Indonesia pada sejumlah produk migas seperti minyak mentah, LPG, kerosene dan produk lainnya, menyebabkan kita berada dalam posisi rapuh ketika pasokannya terganggu sebagaimana kita alami hari ini.
“Jika impor LPG tersendat misalnya, sektor rumah tangga, restoran, perhotelan dan lainnya tidak dapat melakukan kegiatan memasak, mengingat 75% dari kebutuhan LPG nasional datang dari jalur impor. Oleh karena itu, perlu dilakukan konversi cara masak dari LPG ke kompor induksi (listrik) secepatnya," lanjut Eddy.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Ajak Anak Muda Membangun Masa Depan Lewat Jalur Politik
Doktor Ilmu Politik UI ini juga mendukung arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat pensiun dini pembangkit diesel karena biaya pengoperasiannya bisa 3-5 kali lebih mahal dibandingkan batubara dan pembangkit ini menghasilkan emisi karbon yang cenderung 'toxic'.
“Memang ada beberapa jenis kegiatan yang mutlak membutuhkan minyak mentah dan gas sebagai bahan bakar, seperti pesawat terbang, kapal laut dan kereta api. Disamping itu ada industri pupuk, petrokimia, besi baja, farmasi yang membutuhkan migas sebagai bahan baku, sehingga kebutuhan migas kita ke depannya tetap akan signifikan,"
"Namun untuk sektor-sektor dimana kita bisa mengurangi pemanfaatan energi fosil, apalagi yang dipasok melalui impor, sudah sepatutnya kita lakukan transisi energi dengan cepat," lanjutnya.
Terakhir, Waketum PAN ini juga mendorong agar legislasi yang mengatur transisi energi segera difinalisasi
“Kesempatan ini juga menyadarkan kita akan pentingnya payung hukum yang mengatur transisi energi, yakni RUU Energi Baru Energi Terbarukan, termasuk revisi UU Ketenagalistrikan," ujar Eddy Soeparno.
"Selain itu percepatan revisi UU Migas perlu diprioritaskan mengingat urgensi peningkatan lifting migas nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujarnya.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
