Gayo Lues (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh menyiapkan skema penerbitan surat pelepasan hak dari pemilik lahan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana alam di wilayah tersebut.
Bupati Gayo Lues Suhaidi saat ditemui ANTARA di Rumah Dinas Bupati di Blangkejeren, Minggu, mengatakan bahwa langkah tersebut diambil agar pembangunan huntap dapat segera dilaksanakan setelah adanya kepastian anggaran dari pemerintah pusat.
"Kami mengupayakan surat pelepasan hak dari pemilik lahan. Artinya, warga pemilik lahan sudah menyatakan tidak keberatan lahannya dibangun huntap, dan pemerintah daerah berkomitmen melakukan ganti rugi sesuai aturan yang berlaku," kata Suhaidi.
Ia menjelaskan bahwa karakteristik lahan di Gayo Lues didominasi oleh tanah milik masyarakat, bukan tanah negara atau area penggunaan lain (APL) perusahaan. Hal ini membuat proses pembebasan lahan menjadi tahapan paling krusial.
Meskipun titik koordinat lokasi calon huntap telah dikirimkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah daerah saat ini masih menunggu kepastian dana pembebasan lahan dari pusat.
Baca juga: Rojali bangkit dari bencana banjir bandang lewat dapur umum Baznas
Suhaidi menyebutkan pihaknya telah menyurati Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wilayah Sumatera untuk mengoordinasikan kebutuhan anggaran tersebut.
"Jika belum ada anggaran dari pusat, ke depan kita mungkin bisa menggunakan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pembebasan lahan ini. Target pelaksanaannya kemungkinan pada tahun 2027 atau 2028," ujarnya.
Huntap diperuntukkan khusus untuk warga korban bencana yang rumahnya mengalami rusak berat atau hancur dan hanyut. Sebelum huntap dibangun korban direlokasi ke rumah hunian sementara (huntara).
Ada sebanyak 3.157 unit rumah rusak di Gayo Lues. Masing-masing terdiri dari 279 unit rumah rusak berat, 197 unit rumah rusak sedang dan 2.012 unit rumah rusak ringan. Data ini berasal dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wilayah Sumatera.
Terkait progres hunian sementara (huntara), Suhaidi mengungkapkan pembangunannya telah mencapai 95 persen. Saat ini, sebagian masyarakat terdampak sudah mulai menempati huntara setelah dilakukan serah terima oleh Kepala BNPB beberapa waktu lalu.
Adapun bagi 38 kepala keluarga (KK) yang belum masuk ke huntara, pemerintah daerah menempatkan mereka di kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Ketenagakerjaan Gayo Lues dengan fasilitas yang lebih layak.
"Lokasi huntara ini umumnya menggunakan lahan masyarakat dengan sistem pinjam pakai tanpa sewa. Warga akan tetap tinggal di huntara sampai pembangunan huntap mereka selesai sepenuhnya," kata Suhaidi.
Baca juga: Festival rakik-rakik, cahaya yang menyala di tengah luka Maninjau
Baca juga: Hangatnya Idul Fitri di Desa Agusen, Aceh bersuhu 13 derajat Celcius
Baca juga: Suara hati pemuda Hutanabolon
Bupati Gayo Lues Suhaidi saat ditemui ANTARA di Rumah Dinas Bupati di Blangkejeren, Minggu, mengatakan bahwa langkah tersebut diambil agar pembangunan huntap dapat segera dilaksanakan setelah adanya kepastian anggaran dari pemerintah pusat.
"Kami mengupayakan surat pelepasan hak dari pemilik lahan. Artinya, warga pemilik lahan sudah menyatakan tidak keberatan lahannya dibangun huntap, dan pemerintah daerah berkomitmen melakukan ganti rugi sesuai aturan yang berlaku," kata Suhaidi.
Ia menjelaskan bahwa karakteristik lahan di Gayo Lues didominasi oleh tanah milik masyarakat, bukan tanah negara atau area penggunaan lain (APL) perusahaan. Hal ini membuat proses pembebasan lahan menjadi tahapan paling krusial.
Meskipun titik koordinat lokasi calon huntap telah dikirimkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah daerah saat ini masih menunggu kepastian dana pembebasan lahan dari pusat.
Baca juga: Rojali bangkit dari bencana banjir bandang lewat dapur umum Baznas
Suhaidi menyebutkan pihaknya telah menyurati Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wilayah Sumatera untuk mengoordinasikan kebutuhan anggaran tersebut.
"Jika belum ada anggaran dari pusat, ke depan kita mungkin bisa menggunakan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pembebasan lahan ini. Target pelaksanaannya kemungkinan pada tahun 2027 atau 2028," ujarnya.
Huntap diperuntukkan khusus untuk warga korban bencana yang rumahnya mengalami rusak berat atau hancur dan hanyut. Sebelum huntap dibangun korban direlokasi ke rumah hunian sementara (huntara).
Ada sebanyak 3.157 unit rumah rusak di Gayo Lues. Masing-masing terdiri dari 279 unit rumah rusak berat, 197 unit rumah rusak sedang dan 2.012 unit rumah rusak ringan. Data ini berasal dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wilayah Sumatera.
Terkait progres hunian sementara (huntara), Suhaidi mengungkapkan pembangunannya telah mencapai 95 persen. Saat ini, sebagian masyarakat terdampak sudah mulai menempati huntara setelah dilakukan serah terima oleh Kepala BNPB beberapa waktu lalu.
Adapun bagi 38 kepala keluarga (KK) yang belum masuk ke huntara, pemerintah daerah menempatkan mereka di kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Ketenagakerjaan Gayo Lues dengan fasilitas yang lebih layak.
"Lokasi huntara ini umumnya menggunakan lahan masyarakat dengan sistem pinjam pakai tanpa sewa. Warga akan tetap tinggal di huntara sampai pembangunan huntap mereka selesai sepenuhnya," kata Suhaidi.
Baca juga: Festival rakik-rakik, cahaya yang menyala di tengah luka Maninjau
Baca juga: Hangatnya Idul Fitri di Desa Agusen, Aceh bersuhu 13 derajat Celcius
Baca juga: Suara hati pemuda Hutanabolon
