JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk membenahi sektor penegakan hukum, termasuk Polri dan TNI.
Menurut Prabowo, hal ini perlu sebagai upaya memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Prabowo, dalam dialog bersama sejumlah tokoh dan jurnalis di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Minggu (22/3/2026).
Prabowo mengatakan, reformasi tidak hanya terbatas pada satu institusi saja, melainkan seluruh perangkat negara yang memiliki kewenangan menegakkan hukum.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Tak Pernah Janji Sumbang 1 Miliar Dollar untuk Board of Peace
Prabowo juga menjamin tidak ada toleransi terhadap aparat yang melanggar hukum.
Sebab, jika ada oknum yang melanggar hukum dapat merusak kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.
“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ungkap dia.
Kepala Negara pun memberikan kesempatan kepada masing-masing institusi untuk melakukan perbaikan secara internal.
Namun, jika ujungnya tetap tidak ada perubahan, Prabowo tidak ragu mengambil langkah tegas.
“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri enggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” ujar dia.
Baca juga: Istana Beberkan Isi Pertemuan Prabowo-Megawati: Saling Bagi Pengalaman
Mantan Menteri Pertahanan ini juga mengatakan, sudah banyak memecat oknum yang melanggar hukum.
“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” ujar Prabowo.
Di kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan.
Jangan sampai ada praktik-praktik ilegal yang tidak dapat dicegah oleh aparat.
Baca juga: Selain SBY, Jokowi Juga Hadir Halalbihalal Bersama Prabowo di Istana
“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” tanya Prabowo.
Bagi Prabowo, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas adalah syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil.
“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” tegas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
