Presiden Prabowo Subianto menjawab keraguan terhadap pemerintah dalam pelaksanaan rekomendasi yang dihasilkan Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk memperbaiki tubuh kepolisian. Prabowo menilai memperbaiki suatu lembaga tidak harus melalui tim reformasi, meski ia menilai komite itu alat yang penting.
"Jadi yang saya katakan adalah hasrat untuk memperbaiki semua lembaga termasuk kepolisian itu tidak semata-mata harus dari suatu komite reformasi. Tapi komite reformasi adalah alat bantu yang sangat penting," kata Prabowo dalam diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang ditayangkan, Minggu (22/3/2026).
Pemerintah, katanya, akan mengkaji langkah-langkah perbaikan yang bisa segera dilakukan maupun yang perlu ditunda dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Ia menekankan negara membutuhkan lembaga penegak hukum yang profesional, bersih, dan berintegritas.
"Ya, kita pelajari nanti yang mana kita bisa lakukan cepat, kita lakukan. Yang mana kita anggap belum bisa dilakukan, ya kita mungkin tunda ya kan nanti ada banyak argumen, ya kita lihat nanti. Kita akan ambil keputusan yang rasional tapi bahwa negara butuh lembaga-lembaga penegak hukum yang profesional, yang bersih, yang tidak korup, yang penuh integritas itu mutlak," ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk memperbaiki berbagai kondisi yang dinilai belum berjalan baik, termasuk di tubuh kepolisian dan institusi lainnya.
"Jadi kalau saya serius terhadap sumpah saya, ya saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik itu, termasuk kondisi-kondisi di lembaga-lembaga kita," ujarnya.
Prabowo menilai citra buruk lembaga kerap disebabkan oleh tindakan segelintir pihak yang memiliki kekuasaan. Padahal, mayoritas aparat telah bekerja dengan baik.
"Ya itu situasinya begitu. termasuk kepolisian. Tapi tidak hanya terbatas kepada kepolisian. Jadi saya katakan begini, kita juga harus fair, selalu itu adalah nilai setitik merusak susu sebelanga. Mungkin beberapa oknum oknum tapi dia punya power dia bisa berbuat seenaknya. Tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya," ujarnya.
Oleh karena itu, ia ingin memberikan kesempatan bagi setiap lembaga untuk melakukan pembenahan internal sebelum diambil langkah lebih lanjut. Ia mencontohkan pendekatan seperti audit, di mana pimpinan diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja dalam kurun waktu tertentu sebelum dilakukan tindakan tegas.
"Makanya sekali lagi saya, pertama saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Ini banyak yang tidak dipercayai orang tapi dalam leadership kadang-kadang itu jalan yang terbaik ya. Kita umpamanya lihat ada situasi seperti ini. Sama juga mungkin audit ya," ujarnya.
"Kalau audit enggak beres, dia datang kasih tahu pimpinan, 'Eh, kamu enggak beres loh. Kau bisa perbaiki diri enggak?' Kalau kau perbaiki diri, saya kasih kesempatan 3 bulan kau perbaiki, masih kurang 3 bulan lagi," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa penindakan terhadap aparat yang bermasalah sudah mulai terlihat, baik di kepolisian maupun TNI. Ia juga menyinggung persoalan seperti tambang ilegal dan penyelundupan yang dinilai tidak lepas dari lemahnya pengawasan aparat di lapangan.
"Saya lihat sekarang kepolisian banyak menindak perwira-perwira yang enggak beres yah. Kalau kita lihat ada apa Kapolres ada ya beberapa ini, ya saya kira itu arah yang lebih baik dan juga TNI ada perwira-perwira TNI yang enggak beres juga. Penyelundupan itu pasti pasti terjadi karena lemahnya penegak hukum dan TNI angkatan laut bagaimana. Iya kan?" ucapnya.
(eva/imk)
