Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian dan militer, sebagai bagian dari agenda besar transformasi bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor yang ditayangkan pada Minggu (22/3/2026).
Menurut Prabowo, penguatan supremasi hukum atau rule of law merupakan fondasi utama bagi negara yang kuat dan berhasil. Oleh karena itu, pembenahan institusi penegak hukum menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
“Negara butuh lembaga penegak hukum yang profesional, bersih, tidak korup, dan penuh integritas. Itu mutlak,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan terkait tindak lanjut rekomendasi Komite Percepatan Reformasi Kepolisian yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, Presiden menyatakan bahwa seluruh masukan akan dipelajari secara serius.
Dia mengakui, dalam banyak kasus, rekomendasi reformasi kerap berhenti sebagai dokumen tanpa implementasi nyata. Namun, kali ini pemerintah akan mengambil pendekatan yang lebih selektif dan rasional dalam menindaklanjuti hasil kajian tersebut.
Baca Juga
- Dari Huntara ke Istana: Menilik Gaya Diplomasi Prabowo saat Lebaran
- Istana Ungkap Bahasan Prabowo dan Megawati dalam Pertemuan 2 Jam
- Open House Istana: Momen Prabowo dan Didit Hediprasetyo Menyapa Masyarakat
“Kita pelajari mana yang bisa dilakukan cepat, kita lakukan. Yang belum bisa, mungkin kita tunda. Tapi semua akan diputuskan secara rasional,” kata Prabowo.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa reformasi tidak semata bergantung pada keberadaan komite, melainkan merupakan tanggung jawab langsung pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lembaga negara.
Dalam pendekatannya, Prabowo menekankan pentingnya memberikan ruang bagi institusi untuk melakukan pembenahan internal sebelum diambil langkah lebih tegas.
Dia mengibaratkan proses tersebut seperti audit yang memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memperbaiki diri dalam jangka waktu tertentu.
“Kita kasih kesempatan. Kalau tiga bulan belum cukup, kita kasih waktu lagi. Tapi kalau tidak juga berubah, tentu akan ada tindakan,” tegasnya.
Presiden Ke-8 RI itu juga menyoroti bahwa langkah-langkah penindakan internal sudah mulai terlihat, khususnya di tubuh kepolisian, dengan adanya penindakan terhadap sejumlah perwira yang dinilai bermasalah.
Prabowo mengingatkan agar publik tidak menggeneralisasi persoalan yang terjadi di institusi penegak hukum. Menurutnya, pelanggaran seringkali dilakukan oleh oknum, namun berdampak pada citra keseluruhan lembaga.
“Setitik nila merusak susu sebelanga. Ada oknum yang punya kekuasaan, tapi ratusan ribu anggota lain terkena dampaknya,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia menilai penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap institusi yang mayoritas anggotanya bekerja dengan baik.
Selain kepolisian, Presiden juga menyoroti perlunya pembenahan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya terkait pengawasan di lapangan.
Dia menyinggung maraknya aktivitas ilegal seperti pertambangan dan penyelundupan yang seharusnya dapat terdeteksi oleh aparat teritorial.
“Bagaimana bisa ada tambang ilegal kalau Babinsa, Danramil, sampai Danrem tidak tahu? Untuk apa kita punya pejabat kalau tidak tahu atau tidak mau tahu?” katanya.
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentoleransi pelanggaran yang mencoreng institusi militer.
Dia juga mengungkapkan bahwa dalam masa jabatannya sebelumnya, sejumlah perwira tinggi telah diberhentikan dan kasusnya diserahkan ke aparat penegak hukum.
Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa komitmennya terhadap reformasi penegak hukum merupakan bagian dari sumpah jabatan sebagai presiden.
Dia menilai, tuntutan terhadap aparat yang bersih dan profesional bukan sekadar kehendak pimpinan, melainkan aspirasi masyarakat luas.
“Polisi yang baik dan tentara yang hebat itu tuntutan rakyat, bukan selera pimpinan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, dia memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan tidak hanya rekomendasi teknis, tetapi juga harapan publik.
Komitmen pembenahan institusi penegak hukum menjadi bagian dari agenda besar transformasi nasional yang diusung pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, tanpa sistem hukum yang kuat dan berintegritas, upaya pembangunan di sektor lain akan sulit mencapai hasil optimal.
Dengan pendekatan yang menggabungkan evaluasi internal, penegakan disiplin, serta implementasi rekomendasi reformasi, pemerintah berharap dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa reformasi tidak hanya berhenti pada wacana, melainkan akan diarahkan pada perubahan nyata di lapangan.
“Kalau saya serius dengan sumpah saya, saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik, termasuk di lembaga penegak hukum,” kata Prabowo.
