Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berkomitmen memberikan iuran sebesar US$1 miliar setara Rp16,9 triliun kepada Board of Peace (BoP), lembaga yang diinisiasi oleh Donald Trump untuk mendukung rekonstruksi Gaza.
“Saya tidak pernah berkomitmen soal uang sama sekali saat ditanya mengenai keanggotaan ini,” tegas Prabowo, dalam siaran resmi Badan Komunikasi Pemerintah, dikutip Senin (23/3/2026).
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen finansial apa pun terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Hal ini juga tercermin dari absennya perwakilan Indonesia dalam pertemuan para donor utama yang digelar pada 19 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, sejumlah negara anggota diketahui memberikan kontribusi dana dalam jumlah besar. Namun, Prabowo memastikan posisi Indonesia sejak awal tidak mencakup kewajiban pendanaan.
Sebaliknya, Indonesia menawarkan bentuk kontribusi lain dalam upaya perdamaian di Gaza, yakni melalui pengiriman pasukan perdamaian.
Menurut Presiden, personel TNI disiapkan untuk mendukung perlindungan warga sipil sesuai kebutuhan di lapangan, sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang menitikberatkan pada peran aktif dalam misi kemanusiaan.
Pemerintah juga menyatakan akan tetap memantau perkembangan situasi di Gaza, termasuk kemungkinan kontribusi lanjutan jika proses rekonstruksi telah berjalan.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Komitmen Sumbang USD 1 Miliar untuk BoP
Baca Juga: Jusuf Kalla Soroti Ketidakjelasan Payung Hukum Pasukan Perdamaian RI ke Gaza di Bawah BoP
Baca Juga: Indonesia Perlu Menarik Diri dari Board of Peace (BoP), Akademisi Unhas Jabarkan Alasannya
Meski tidak berkomitmen secara finansial dalam BoP, Prabowo menegaskan Indonesia memiliki rekam jejak kontribusi kemanusiaan di Palestina, termasuk melalui program bantuan lembaga zakat nasional serta pembangunan fasilitas kesehatan.
“Tidak ada komitmen finansial sama sekali yang mengikat pemerintah,” ujarnya.
Board of Peace merupakan inisiatif internasional yang melibatkan sejumlah negara, antara lain Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Israel, dengan fokus pada stabilisasi dan pembangunan kembali wilayah konflik.
