Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti wacana pemerintah memangkas penghasilan pejabat negara salah satunya Menteri demi efisiensi anggaran.
Ia mengungkap gaji menteri dinilai jauh di bawah kompensasi direksi badan usaha milik negara (BUMN) hingga anggota DPR.
Jusuf Kalla menyebut gaji menteri hanya sekitar Rp19 juta per bulan dan tidak dilengkapi tunjangan tetap seperti pejabat lain. Kondisi ini, menurutnya, membuat posisi menteri tertinggal secara signifikan dibandingkan pejabat publik lainnya.
“Gaji menteri itu cuma Rp19 juta. Kalau dipotong lagi, akhirnya jauh lebih tinggi gajinya dirut BUMN daripada gaji menteri. Mereka cuma 19. Jadi kalau dipotong lagi tinggal berapa untuk menteri, DPR jauh lebih tinggi. Itu untuk mengetahui saja mungkin. Tidak ada tunjangannya, hanya ada biaya operasional itu saja,” ujar Jusuf Kalla, dikutip Senin (23/3/2026).
Pernyataan tersebut muncul saat pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi efisiensi fiskal guna menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB), seiring tekanan global akibat lonjakan harga minyak dunia.
Sejumlah langkah penghematan yang sedang dipertimbangkan mencakup pemangkasan belanja kementerian dan lembaga, penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH), hingga opsi pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR.
Presiden Prabowo sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan serupa telah diterapkan di sejumlah negara yang menghadapi tekanan fiskal akibat krisis global, terutama yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Baca Juga: Soal Wacana Potong Gaji Menteri dan DPR, Legislator Nasdem: Efisiensinya Hanya 0,02 Persen
Baca Juga: Gaji Menteri Bisa Dipotong Imbas Gejolak Timur Tengah, Menkeu Purbaya: Ga Masalah!
Baca Juga: Atasi Dampak Konflik Timur Tengah, Prabowo Kaji Pemotongan Gaji Menteri dan DPR
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Wacana pemotongan gaji ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengalokasikan ulang anggaran ke sektor prioritas, terutama perlindungan sosial bagi kelompok rentan yang terdampak kenaikan harga energi dan tekanan ekonomi global.
