JAKARTA - Eks penyidik KPK, Praswad Nugraha menyatakan, status tahanan rumah untuk eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut akan menguntungkan tersangka.
Menurutnya, dengan status tersebut banyak hal bisa dilakukan demi kepentingan Gus Yaqut yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji.
"Dari sisi teknis penyidikan, status tahanan rumah secara nyata memberikan ruang bagi tersangka untuk melakukan konsolidasi kekuatan, mengatur strategi, bahkan mengupayakan intervensi dari pihak luar agar dapat lolos dari jeratan hukum," kata Praswad dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/3/2026).
Situasi tersebut, ia melanjutkan, berpotensi mengganggu independensi proses hukum dan melemahkan upaya pembuktian. Kebijakan ini pun secara tidak langsung mendegradasi tindak pidana korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa.
"Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, masyarakat akan semakin antipati terhadap proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bukan tidak mungkin seluruh proses tersebut dipandang sebagai sandiwara yang kehilangan makna keadilan," ujarnya.
Praswad mengungkapkan, keputusan menjadikan Gus Yaqut sebagai tahanan rumah merupakan yang perdana dalam sejarah Lembaga Antirasuah.
"Kebijakan ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah KPK berdiri. Praktik ini bukan hanya janggal, tetapi juga membuka ruang abu-abu dalam standar penegakan hukum yang selama ini dijaga ketat oleh KPK," ucapnya.
Diketahui, status penahanan Yaqut Cholil Qoumas mendadak berubah. Dari sebelumnya ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026).
Perubahan ini sekaligus menjawab misteri ketidakhadirannya saat Sholat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama para tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Sabtu (21/3/2026).
