JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan segala sesuatu yang berdampak langsung pada kebutuhan pokok masyarakat tidak akan diefisiensi imbas perang Amerika Serikat-Israel versus Iran yang berpotensi menyebabkan krisis energi di Indonesia. Masyarakat kurang mampu tetap memperoleh hak sesuai porsinya.
Hal ini ditegaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang akan diarahkan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menyentuh kebutuhan dasar rakyat, seperti bantuan sosial. Efisiensi anggaran akan ditujukan pada belanja-belanja yang masih bisa ditunda, bukan untuk program yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
”Efisiensi itu pada dasarnya untuk hal-hal yang masih bisa ditunda. Namun, yang menyangkut kepentingan rakyat, pasti tidak akan ada efisiensi. Yang akan disisir adalah mana yang bisa ditunda, mana yang prioritas, mana yang sifatnya hanya seremoni,” kata Saifullah dalam keterangan pers, Senin (23/3/2026).
Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo meminta semua kementerian dan lembaga untuk memastikan anggaran negara digunakan secara lebih tepat sasaran, terutama dalam situasi global yang menuntut kehati-hatian dan efektivitas kebijakan fiskal. Karena itu, evaluasi akan difokuskan pada pos-pos belanja yang tidak mendesak atau sekadar bersifat seremonial.
Efisiensi akan dilakukan demi menjaga agar defisit APBN tetap di bawah 3 persen.
Bahkan, program-program yang berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat akan tetap dijaga atau justru ditambah, termasuk bantuan sosial bagi kelompok rentan. Pemerintah tetap menempatkan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama.
”Yang menjadi kebutuhan rakyat, seperti bantuan sosial dan lain sebagainya, tidak akan ada efisiensi. Malah justru, jika dibutuhkan, Presiden akan menambah,” ucapnya.
Bansos, lanjut Saifullah, tetap menjadi instrumen penting negara dalam menjaga daya tahan masyarakat, terutama bagi warga yang paling membutuhkan. Kebijakan pemerintah akan tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Di internal Kementerian Sosial, Saifullah juga telah mendorong seluruh pegawainya untuk berhemat. Salah satunya adalah dengan cara refocusing belanja operasional, meliputi pemangkasan perjalanan dinas yang tidak krusial, memangkas rapat seremonial dan kegiatan simbolik, serta memangkas belanja alat tulis kantor.
Selain itu, dia meminta jajarannya menyiapkan skema kerja dari rumah (work from home/WFH) tanpa mengurangi aktivitas koordinasi, serta mengurangi biaya cetak, distribusi, dan duplikasi biaya kerja melalui konsep digitalisasi dan birokrasi nirkertas. Ia juga mengimbau adanya penyederhanaan program.
”Coba ini kita alihkan ke sistem data dan monitoring. Prinsipnya, kurangi biaya, tambah dampak. Biaya dikurangi itu bukan berarti terus enggak ada pertemuan, enggak ada rapat, tetap ada rapat, tetapi yang berdampak nyata,” kata Saifullah.
Adapun anggaran Kementerian Sosial tahun 2026 sebesar Rp 84,4 triliun. Anggaran ini terdiri dari Program Perlindungan Sosial dan Program Dukungan Manajemen, tetapi belum mencakup dukungan tanggap darurat bencana, program permakanan, bantuan yatim piatu (Yapi), ATENSI, pemberdayaan sosial, serta pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Oleh karena itu, Kemensos mengusulkan tambahan anggaran Rp 12,51 triliun dan sudah disetujui Komisi VIII DPR untuk selanjutnya dibahas bersama Banggar DPR dan Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan kembali melakukan efisiensi anggaran seperti tahun lalu. Namun, pada tahun ini efisiensi akan dilakukan demi menjaga agar defisit APBN tetap di bawah 3 persen.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menerapkan fleksibilitas kerja melalui skema WFH satu hari dalam lima hari kerja mulai April 2026.
Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah. Pemerintah saat ini tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.
”Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Airlangga seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Secara terpisah, anggota Komisi II DPR, Ujang Bey, meminta pemerintah memikirkan secara matang rencana WFH untuk penghematan BBM ini. Pemerintah perlu menghitung secara detail potensi penghematan BBM dari kebijakan tersebut dan pelayanan publik tetap harus berjalan maksimal.
”Perlu dihitung, baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat maupun bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan,” kata Ujang.
Namun, berbagai rencana efisiensi oleh pemerintah ini masih akan ditentukan lebih lanjut melihat perkembangan harga minyak global dan perang di Timur Tengah.
