LEBIH dari 10 juta penduduk Kuba terpaksa hidup dalam kegelapan setelah jaringan listrik nasional negara tersebut kolaps untuk kedua kalinya dalam sepekan terakhir. Kementerian Energi Kuba mengonfirmasi terjadinya "pemutusan total Sistem Listrik Nasional" yang melumpuhkan rumah tangga dan sektor bisnis di seluruh negeri.
Operator jaringan listrik Kuba, UNE, menyatakan proses pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pusat-pusat vital seperti rumah sakit dan sistem pengairan. Hingga Minggu sore waktu setempat, aliran listrik dilaporkan baru pulih di sekitar setengah wilayah Havana.
Krisis ini menandai pemadaman besar ketiga yang dialami negara Karibia tersebut sepanjang bulan ini. Infrastruktur listrik yang menua dan kelangkaan bahan bakar kronis diperparah oleh blokade bahan bakar Amerika Serikat yang memutus impor minyak asing.
Baca juga : Presiden Kuba Siapkan ‘Perlawanan Tak Tergoyahkan’ Terhadap Ancaman Trump di Tengah Krisis Listrik
Gejolak Sosial dan Protes LangkaKrisis energi yang berkepanjangan memicu aksi protes publik yang jarang terjadi di negara komunis tersebut. Di pusat kota Havana, warga turun ke jalan dengan memukul panci dan wajan sebagai bentuk protes pada Senin kemarin.
Ketegangan meningkat di kota Morón, Kuba tengah, di mana pengunjuk rasa dilaporkan menyerang dan membakar markas besar Partai Komunis. Perlu dicatat demonstrasi tanpa izin adalah ilegal di Kuba, dan para pelakunya terancam hukuman penjara.
Seorang warga Havana menggambarkan situasi ini kepada BBC dengan penuh keputusasaan. "Keadaannya sangat buruk. Ada masalah politik dan ekonomi, krisis di segala bidang. Ini sudah berlangsung selama beberapa dekade dan masalahnya terus menumpuk," ujarnya.
Baca juga : AS Incar Lengserkan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel, Trump Beri Syarat Mutlak
Warga lain menambahkan, "Tidak ada tempat untuk tinggal, tidak ada tempat untuk lari. Anak muda dan orang tua tidak punya pekerjaan. Segalanya hilang sedikit demi sedikit."
Ketegangan Diplomatik dengan ASDi tengah kegelapan, situasi politik regional semakin memanas. Presiden AS Donald Trump dilaporkan menginginkan pencopotan Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel sebagai syarat pencabutan embargo bahan bakar. Trump bahkan sempat melontarkan pernyataan mengenai kemungkinan "pengambilalihan secara damai" atas Kuba.
Menanggapi tekanan tersebut, Presiden Díaz-Canel menegaskan bahwa Kuba telah menyiapkan rencana pertahanan rakyat untuk menghadapi kemungkinan agresi militer AS. Meskipun pembicaraan bilateral untuk mengakhiri krisis telah dimulai, posisi Kuba tetap teguh.
Wakil Menteri Luar Negeri Kuba, Carlos Fernandez de Cossio, menegaskan kepada Reuters bahwa kedaulatan negara tidak bisa ditawar. "Sistem politik Kuba tidak untuk dinegosiasikan, dan tentu saja posisi presiden atau pejabat mana pun di Kuba tidak tunduk pada negosiasi dengan Amerika Serikat," tegasnya. (BBC/Z-2)
