MERAK, DISWAY.ID– Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan pergerakan penumpang dan kendaraan pada arus balik Lebaran 2026 di lintasan penyeberangan Sumatera–Jawa.
Integrasi teknologi pemantauan udara menggunakan pesawat tanpa awak (drone) serta optimalisasi skema bongkar muat menjadi instrumen utama untuk meredam potensi kepadatan ekstrem di pelabuhan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, koordinasi lintas sektoral kini dialihkan sepenuhnya untuk mengantisipasi fenomena arus balik.
BACA JUGA:Jadwal Berlaku One Way saat Arus Balik Lebaran 2026, Polri Imbau Pemudik WFA Antisipasi Kemacetan
Hal ini berkaca pada evaluasi puncak arus mudik yang jatuh pada 18 Maret lalu, di mana masih ditemukan sejumlah catatan teknis terkait ritme operasional kapal di dermaga.
"Fokus kita saat ini adalah memastikan arus balik dikelola dengan strategi yang lebih matang dan responsif terhadap dinamika lapangan. Kecepatan pengambilan keputusan menjadi kunci," ujar Dudy dalam rapat koordinasi di kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Merak, Minggu (22/3/2026).
Digitalisasi Pemantauan dan Rekayasa Dermaga
Inovasi paling signifikan pada tahun ini adalah penggunaan drone untuk memantau kondisi real-time di kawasan Pelabuhan Bakauheni.
BACA JUGA:Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Versi Jasa Marga dan Polri, Cek Faktanya di Sini!
Teknologi ini memungkinkan petugas pusat kendali mengidentifikasi titik sumbatan atau antrean kendaraan secara akurat sebelum mencapai area pelabuhan, sehingga langkah diskresi dapat segera diambil.
Selain teknologi, Kemenhub menginstruksikan percepatan mekanisme Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB). Jika pada arus mudik skema TBB baru berjalan di 3 hingga 4 dermaga, pada arus balik kali ini kapasitasnya akan diperluas menjadi 5 hingga 6 dermaga secara simultan.
Langkah ini diambil untuk memastikan daya tampung optimal dan mempercepat perputaran kapal (round trip).
Guna mencegah penumpukan di pintu masuk pelabuhan, Korlantas Polri dan Kemenhub memperkuat sistem penundaan perjalanan (delaying system) melalui optimalisasi buffer zone dan rest area di sepanjang jalur utama Pulau Sumatera.
BACA JUGA:MK dan PTUN Tegaskan Kolegium Sah dan Independen, Kepastian Hukum Sistem Kesehatan Menguat
Kendaraan akan ditahan secara bertahap untuk menyesuaikan dengan kapasitas kantong parkir pelabuhan.
- 1
- 2
- »
