WACANA penghematan pemerintah melalui pemotongan gaji pejabat hingga penerapan work from home (WFH) dinilai belum menyentuh persoalan utama fiskal negara. Pengamat politik Citra Institute Efriza menyebut kebijakan tersebut lebih bersifat simbolik ketimbang solusi nyata.
"Penghematan dengan cara pemotongan gaji pejabat, wacana WFH satu hari dalam seminggu, bukan merupakan solusi struktural," kata dia melalui keterangan tertulis, Senin (23/3).
Ia menilai langkah tersebut cenderung hanya membangun citra empati elite terhadap kondisi keuangan negara, tanpa dampak signifikan terhadap anggaran secara keseluruhan.
Baca juga : Wacana Pemotongan Gaji Pejabat Negara Harus Diikuti Gerakan Disiplin Fiskal Nasional
Menurut Efriza, efektivitas penghematan seharusnya diarahkan pada sektor dengan beban anggaran besar, seperti belanja birokrasi, proyek non-prioritas, hingga kebocoran anggaran.
Ia juga menilai WFH hanya layak menjadi opsi tambahan, bukan prioritas utama dalam kebijakan efisiensi. "WFH satu hari sekadar opsi tambahan bukan menjadi prioritas, memang WFH dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan fleksibilitas kerja tetapi resikonya besar jika diterapkan begitu lama terjadinya menurunkan kinerja bikrokrasi, apalagi jika tidak disertai sistem pengawasan dan evaluasi yang jelas," terang Efriza.
Di sisi lain, ia menyebut perampingan kabinet sebagai langkah yang lebih berdampak, meski sarat risiko politik. "Lebih tepat memang perampingan kabinet, maupun pilihan pembubaran dan/atau penggabungan lembaga-lembaga negara yang dirasa tidak cukup produktif lagi. Ini lebih substansial ketimbang pemotongan gaji pejabat," tambahnya.
Baca juga : Prabowo Resmikan Peran Indonesia di Dewan Keamanan Gaza, Apa Itu Dewan Perdamaian Trump?
Struktur kabinet yang gemuk, menurutnya, tidak hanya membebani anggaran tetapi juga memperlambat koordinasi pemerintahan. Namun, opsi tersebut dinilai sulit diambil oleh Presiden Prabowo Subianto karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan relasi dengan partai pendukung.
"Tak bisa dimungkiri realitas politik di Indonesia membentuk kabinet kerap menjadi instrumen akomodasi koalisi maupun para relawan, sehingga perampingan bukan sekadar soal teknokratis, tetapi juga menyangkut stabilitas politik," tutur Efriza.
Ia menilai, meski efektif secara tata kelola, perampingan kabinet membutuhkan keberanian politik yang besar dan berisiko mengganggu dukungan di parlemen.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk fokus pada langkah yang lebih berdampak luas dan berkelanjutan. "Jika tujuannya benar-benar penghematan yang berdampak nyata, maka langkahnya harus menyasar ‘kantong besar’ anggaran, bukan sekadar kebijakan simbolik," kata Efriza.
Ia menekankan pentingnya kombinasi kebijakan, mulai dari memangkas belanja non-prioritas, memperkuat reformasi birokrasi, hingga memperketat pengawasan kebocoran anggaran. Menurutnya, tanpa langkah menyeluruh, kebijakan efisiensi berisiko berhenti sebagai wacana tanpa dampak nyata bagi kondisi keuangan negara. (Z-2)
