Pulau Jawa menjadi pusat pergerakan arus Lebaran terbesar di Indonesia. Sekitar 65 persen tujuan pemudik mengarah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari keempat wilayah ini, Jateng menjadi pusat tujuan utama pemudik secara nasional. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Hasil Survei Prakiraan Pergerakan Masyarakat pada Angkutan Lebaran 2026 Kementerian Perhubungan menyebutkan, pada masa Lebaran tahun ini terjadi mobilitas masyarakat secara nasional sebanyak 143,92 juta orang.
Dari seluruh wilayah Indonesia, setidaknya ada lima provinsi yang berkontribusi menyumbang arus pergerakan terbesar selama masa Lebaran kali ini. Terdiri dari Provinsi Jabar yang jumlah pergerakan pemudiknya sebanyak 30,97 juta, Jakarta 19,93 juta, Jatim 17,12 juta, Jateng 16,57 juta, dan Banten yang berkontribusi sekitar 11,17 juta orang.
Dari beragam sumber arus pemudik tersebut, sebagian besar mengarah ke Jateng. Hampir 27 persen pemudik secara nasional atau sebanyak 38,71 juta orang ”pulang kampung” ke wilayah Jateng. Beberapa daerah di Jateng yang menjadi tujuan pemudik adalah Kabupaten Kebumen, Banyumas, Klaten, Wonogiri, dan Kota Semarang.
Setiap kabupaten/kota tersebut rata-rata kedatangan pemudik masing-masing antara 600.000 orang dan 860.000 orang. Kota Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Jateng juga menjadi tujuan pemudik dalam jumlah banyak. Setidaknya ada sekitar 737.000 orang yang mudik menuju Kota Yogyakarta.
Hampir setiap musim Lebaran, sejumlah daerah tersebut senantiasa menjadi sentra tujuan pemudik dari luar daerah. Demikian juga dengan masa Lebaran tahun ini. Fenomena demikian bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah proses panjang migrasi penduduk secara turun-temurun. Banyak leluhur atau generasi sebelumnya yang bermigrasi ke kota-kota besar di luar Jateng dan Yogyakarta guna bekerja atau berkarya meningkatkan taraf hidup perekonomiannya.
Banyak dari kaum migran itu pada akhirnya menetap dan tinggal di tanah rantau. Pada masa Lebaran seperti saat ini, para perantau itu pulang ke kampung halamannya di Jateng ataupun Yogyakarta guna berkumpul dan bersilahturahmi dengan keluarganya di tanah kelahiran.
Tingginya arus mudik ke arah Jateng tersebut seiring dengan tingginya jumlah migrasi neto seumur hidup yang bernotasi negatif di provinsi ini. Migrasi atau migran seumur hidup adalah seseorang yang provinsi tempat lahirnya berbeda dengan provinsi tempat tinggal pada saat pencacahan. Artinya, orang tersebut telah berpindah ke lokasi baru sejak lama. Untuk migrasi neto artinya jumlah bersih pengurangan antara kaum migran yang masuk dengan kaum migran yang keluar.
Berdasarkan data Statistik Migrasi Indonesia, Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS, migrasi neto Provinsi Jateng merupakan yang terbesar defisitnya, yakni mencapai minus 4,84 juta jiwa. Artinya, Provinsi Jateng mengalami penyusutan kaum yang berpindah lokasi tempat tinggal hingga 4,84 juta jiwa pada periode pendataan terakhir. Defisit migrasi neto berikutnya disusul oleh sejumlah provinsi besar lainnya, seperti Jatim yang mencapai minus 2,49 juta jiwa, Sumatera Utara minus 1,74 juta jiwa, dan Sulawesi Selatan sekitar minus satu juta orang. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbatasan langsung dengan Jateng, jumlah defisit migrasi neto seumur hidupnya sekitar minus 205.000 jiwa.
Tingginya jumlah defisit migrasi neto seumur hidup itu mengindikasikan sebagian masyarakat di provinsi bersangkutan lebih memilih berpindah ke lokasi lain dengan berbagai alasan. Namun, sebagian besar perpindahan penduduk untuk bermigrasi itu lebih didorong oleh faktor ekonomi.
Hal itu berdasarkan hasil penelitian Jurnalisme Riset Litbang Kompas yang melakukan pengujian ekonometrika terhadap sejumlah variabel pendorong migrasi. Hasil persamaan regresi data panel menunjukkan bahwa hampir 98 persen proses migrasi seumur hidup di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi. Sisanya, kurang dari 3 persen disebabkan oleh variabel lainnya di luar model. Ditemukan ada empat variabel yang mendorong terjadinya arus migrasi seumur hidup di Indonesia. Secara berurutan dari yang terbesar pengaruhnya adalah variabel upah minimum provinsi (UMP), PDRB sektor industri (industrialisasi), angkatan kerja, dan terakhir adalah investasi.
Dari keempat variabel itu semuanya bernotasi positif, kecuali investasi. Notasi positif artinya mendorong terjadinya arus migrasi masuk dan notasi negatif artinya mengurangi laju migrasi masuk. Jadi, bisa diartikan bahwa kenaikan upah, maraknya industrilisasi, dan juga bertambahnya angkatan kerja mendorong masyarakat Indonesia untuk bermigrasi ke daerah lain dan bahkan tinggal menetap di daerah tujuan migrasi.
Untuk variabel investasi, justru bernotasi negatif; yang maknanya, dengan meningkatnya kapitalisasi modal, jumlah migrasi masuk berkurang. Artinya, dengan semakin banyak investasi yang ditanamkan di daerah, akan menghambat peningkatan jumlah arus migrasi. Masyarakat suatu daerah tidak harus pergi bermigrasi ke daerah lain karena investasi dan perekonomian di wilayahnya juga berkembang sehingga tersedia lapangan pekerjaan di daerah bersangkutan (Kompas.id, 4 Mei 2023).
Pemodelan ekonometrika itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingginya arus migrasi masyarakat Provinsi Jateng dan provinsi-provinsi lainnya ke luar daerahnya lebih didorong oleh motif ekonomi. Mereka umumnya berpindah untuk mencari kualitas penghidupan lebih baik dari sebelumnya.
Motif ekonomi menjadi dasar utama masyarakat bermigrasi ke daerah lain yang memiliki peluang kehidupan lebih baik. Umumnya, masyarakat bermigrasi dari daerah yang minim lapangan kerja ke daerah yang banyak menawarkan kesempatan bekerja. Daerah yang minim lapangan kerja biasanya memiliki banyak masyarakat yang masuk dalam kategori miskin.
Dengan sulitnya meraih pekerjaan, tingkat pendapatannya minim atau tidak menentu sehingga relatif sulit memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Dengan demikian, kualitas kehidupannya juga rendah, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang juga rendah.
Masifnya arus Lebaran menuju Jateng mengindikasikan bahwa wilayah ini identik dengan kemiskinan. Namun, apakah hal ini benar? Berdasarkan data Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025, jumlah kemiskinan di Jateng mencapai 3,34 juta orang. Jumlah ini menempati urutan ketiga nasional setelah Provinsi Jabar yang kemiskinannya sebanyak 3,80 juta orang dan Jatim yang sebanyak 3,55 juta orang.
Data tersebut menunjukkan bahwa Pulau Jawa merupakan sentra kemiskinan di Indonesia. Sekitar 10 juta penduduk miskin bermukim di Jawa. Secara persentase, jumlah kemiskinan di Jateng terbesar di Jawa, yakni mencapai 9,39 persen. Selanjutnya, disusul Jatim sebesar 9,30 persen dan Jabar dengan proporsi 6,78 persen. Provinsi Yogyakarta yang berbatasan dengan Jateng tingkat kemiskinannya mencapai 10,08 persen. Meskipun secara jumlah kemiskinan hanya sekitar 422.000 jiwa, dengan persentase lebih dari 10 persen, proporsi kemiskinan di Yogyakarta juga tergolong tinggi.
Deskripsi data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan, khususnya di Jateng, masih cukup lekat. Meskipun mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, Jateng hingga kini tetap menjadi salah satu sentra kemiskinan nasional.
Dalam satu dekade terakhir, jumlah kemikinan di Jateng telah susut sekitar satu juta jiwa. Pada 2015, jumlah kemiskinan di Jateng masih sekitar 4,57 juta jiwa, lalu pada 2018 turun menjadi 3,89 juta jiwa, turun lagi menjadi 3,79 juta jiwa pada 2023, dan pada akhir tahun 2025 kembali susut menjadi 3,34 juta jiwa.
Penurunan data kemiskinan tersebut tentu saja menggembirakan bagi Jateng karena menandakan penduduk Jateng relatif kian sejahtera. Namun, apakah penyusutan kemiskinan itu dapat mengurangi minat masyarakat untuk bermigrasi?
Sepanjang investasi yang membuka kesempatan kerja di Jateng kian bertambah, animo masyarakat bermigrasi ke luar daerah kemungkinan akan mengecil. Hanya saja, penyerapan tenaga kerja ini juga harus seiring dengan peningkatan kualitas pendapatan pekerja.
Berdasarkan data BPS tentang ketenagakerjaan pada November 2025, rata-rata upah buruh di Jateng Rp 2,55 juta per orang per bulan. Nominal ini jauh dari rata-rata nasional yang mencapai Rp 3,33 juta per kapita per bulan.
Meskipun tergolong cukup, upah Rp 2,55 juta tersebut relatif mendekati garis kemiskinan seandainya pekerja memiliki keluarga dengan dua anak. Dengan garis kemiskinan Jateng pada September 2025 senilai Rp 570.870, penghasilan tersebut hanya terpaut lebih banyak sekitar Rp 300.000 dari batas garis kemiskinan.
Tingkat upah buruh di Jateng yang relatif rendah itu kemungkinan akan turut memicu hasrat warga Jateng untuk terus bermigrasi ke daerah lain guna mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih layak. Dengan demikian, sejarah panjang kaum perantau dari Jateng akan terus berjalan seiring masih rendahnya tingkat penghasilan dan kesejahteraan di provinsi ini. (LITBANG KOMPAS)
